Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak hanya berorientasi pada capaian ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Salah satu program unggulan yang disorot adalah Sekolah Rakyat.
Sekolah Rakyat sebagai Inovasi Pengentasan Kemiskinan
Penegasan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Centre (SICC). “Kriteria kita adalah maju dan modern, di mana seluruh rakyat mengalami kualitas hidup yang baik. Kita tidak bermimpi hidup seperti negara lain. Kita hanya mau supaya semua rakyat kita hidup dengan kualitas yang baik,” ujar Prabowo dalam keterangan tertulis, Senin (2/2/2026).
Presiden menjelaskan bahwa kualitas hidup rakyat mencakup kecukupan pangan bergizi, jaminan kesehatan, pendidikan yang layak, serta penghasilan yang memadai. Strategi ini dijalankan melalui delapan misi Asta Cita, 17 program prioritas, serta program hasil terbaik cepat.
Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia, Presiden secara khusus memaparkan Sekolah Rakyat sebagai inovasi yang relatif jarang dilakukan di banyak negara. Program ini menyasar anak-anak dari kelompok paling tidak mampu untuk disekolahkan di sekolah berasrama agar benar-benar terlepas dari jerat kemiskinan. “Anak-anak dari kelompok yang paling tidak mampu kita sekolahkan dalam sekolah berasrama. Kita beri pendidikan yang terbaik. Anak-anak yang tidak mungkin sekolah, kita ambil semua. Tidak boleh ada anak di jalanan yang tidak sekolah,” tegasnya.
Sebagai miniatur program pengentasan kemiskinan, orang tua siswa Sekolah Rakyat juga diberdayakan dan dilibatkan dalam berbagai program prioritas nasional.
Perluasan dan Target Sekolah Rakyat
Dalam paparan Presiden, ditampilkan data bahwa hingga saat ini Sekolah Rakyat rintisan telah berjalan di 166 lokasi yang tersebar di 131 kabupaten/kota dan 34 provinsi. Sebaran Sekolah Rakyat tersebut meliputi wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua.
Presiden juga memaparkan target pengembangan Sekolah Rakyat ke depan. Pada 2029, pemerintah menargetkan 500 Sekolah Rakyat beroperasi secara nasional dengan daya tampung hingga 500.000 anak dari keluarga paling rentan. Menurut Presiden, perluasan program tersebut hanya dapat berjalan dengan dukungan kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah, mulai dari penyiapan lokasi, dukungan layanan dasar, hingga penguatan ekosistem sosial di sekitar sekolah.
Rakornas 2026: Menyelaraskan Kebijakan Pusat dan Daerah
Rakornas yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam sambutannya, Tito menegaskan Rakornas menjadi forum strategis untuk mempercepat implementasi program prioritas Presiden sekaligus menyelaraskan langkah pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan nasional dapat diterjemahkan secara konkret hingga ke tingkat daerah.
“Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2025-2029 sebagai penjabaran dari visi Asta Cita Presiden. Dalam satu tahun pertama, sudah banyak capaian yang dirasakan dan diketahui publik,” kata Tito.
Tito menekankan bahwa capaian tersebut perlu dioptimalkan pada 2026 melalui kesamaan gerak antara pemerintah pusat dan daerah. Atas dasar itulah Rakornas digelar dengan tema Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah.
Agenda Strategis Rakornas
Setelah sesi taklimat Presiden, Rakornas akan dilanjutkan dengan penjelasan program strategis melalui tiga sesi. Sesi pertama membahas kebijakan ekonomi, investasi, dan energi. Sesi kedua menyoroti agenda pangan dan kesejahteraan rakyat, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, swasembada pangan, Kampung Nelayan Merah Putih, serta Program Makan Bergizi Gratis. Sesi ketiga membahas peran penegakan hukum dalam mengawal program strategis Presiden.
Rakornas ini diikuti oleh 4.011 peserta yang terdiri atas 525 peserta tingkat pusat, termasuk menteri koordinator, menteri, pimpinan lembaga tinggi negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, dan Kepala BIN. Hadir pula 170 wakil menteri dan wakil pimpinan lembaga, pejabat eselon I kementerian/lembaga, serta perwakilan pejabat utama Mabes TNI dan Mabes Polri.
