Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan bahwa inflasi pada Januari 2026 masih berada dalam kondisi yang terkendali. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi secara year on year (YoY) tercatat sebesar 3,55%. Angka ini memang sedikit di atas target inflasi nasional yang berada di rentang 1,5% hingga 3,5%.
Namun, Tito Karnavian menekankan bahwa angka tersebut perlu dilihat secara lebih komprehensif. “Tidak perlu khawatir, karena tidak menggambarkan kenaikan harga barang jasa sebenarnya,” ujar Tito dalam keterangan tertulisnya pada Senin (9/2/2026).
Pernyataan ini disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam Program Tiga Juta Rumah yang digelar secara hybrid di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.
Penyumbang Terbesar Inflasi YoY
Tito memaparkan bahwa penyumbang terbesar inflasi YoY Januari 2026 berasal dari kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, yang mencapai 1,72%. Dari angka tersebut, tarif listrik memberikan kontribusi paling signifikan sebesar 1,49%.
“Karena harga listrik di bulan Januari (2026) normal tanpa subsidi, dibandingkan dengan harga listrik pada saat bulan Januari tahun 2025 itu 50% disubsidi pemerintah, sehingga seolah-olah terjadi kenaikan listrik, padahal tidak,” jelasnya.
Inflasi Month to Month Menunjukkan Deflasi
Untuk menggambarkan kondisi riil di lapangan, Tito merujuk pada inflasi secara month to month (MtM). Data BPS menunjukkan inflasi Januari 2026 secara MtM justru mengalami deflasi sebesar 0,15% dibandingkan Desember 2025.
Sektor makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar deflasi MtM, yaitu minus 0,30%. “Berita bagus, artinya apa? Barang dan jasa terkendali dari tadinya naik didorong oleh Natal dan Tahun Baru itu turun di Januari menjadi minus 0,15%,” kata Tito.
Peringatan untuk Daerah dan Ketahanan Pangan
Meskipun inflasi nasional relatif terkendali, Tito mengingatkan daerah-daerah dengan inflasi tinggi untuk segera mengambil langkah pengendalian. Ia juga meminta Pemda mewaspadai pergerakan harga komoditas pangan strategis seperti cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, bawang putih, dan beras di beberapa wilayah.
Lebih lanjut, Tito menekankan pentingnya membangun ketahanan pangan, terutama di daerah yang rentan terhadap bencana. Ia mencontohkan pengalaman di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara yang sempat mengalami gangguan infrastruktur akibat bencana, menyebabkan kelangkaan pasokan dan lonjakan harga pangan.
“Belajar dari pengalaman ini, daerah-daerah yang rawan logistiknya kalau ada apa-apa harus memiliki ketahanan logistik, baik secara mandiri maupun stok. Yang mandiri itu maksudnya menanam sendiri memproduksi sendiri, minimal (untuk) tiga bulan,” pungkas Tito.
