Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, melakukan pertemuan dengan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta Pusat, pada Selasa (10/2/2026). Pertemuan tersebut membahas pentingnya akurasi data tunggal sebagai fondasi penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan agar lebih berdampak dalam pengentasan kemiskinan.
Penguatan Data Nasional
Gus Ipul, sapaan akrab Menteri Sosial, menyambut baik kunjungan Rieke dan menyatakan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan akurasi data nasional. “Yang disampaikan Bu Rieke ini adalah bagian dari upaya untuk memperkuat data kita. Jadi dengan perspektifnya kita akan coba terus lakukan upaya-upaya ke depan supaya data kita lebih akurat,” ujar Gus Ipul, mengutip siaran pers yang diterima.
Gus Ipul mengapresiasi kepedulian Rieke sebagai wakil rakyat dalam memberikan pandangan mengenai penguatan Satu Data Indonesia. Ia menjelaskan bahwa Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan dimutakhirkan bersama Kemensos, kini menjadi acuan utama seluruh program pemerintah. Namun, ia mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama dalam pemutakhiran data yang bersifat dinamis.
“Pemutakhiran berkala dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat serta jajaran pemerintah menjadi kunci dalam menghadirkan data akurat, sehingga intervensi pemerintah benar-benar berdampak,” tegas Gus Ipul.
Dampak Bansos Tepat Sasaran
Dalam konteks Kemensos, akurasi data sangat krusial untuk memastikan penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan berjalan tepat sasaran. “Kalau bansosnya tepat sasaran, itu akan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial,” jelas Gus Ipul.
Sebagai langkah konkret, Gus Ipul menekankan bahwa proses verifikasi dan validasi data kini dimulai dari tingkat paling bawah. “Mulai kemarin kita sudah bicara dengan Menteri Desa untuk menindaklanjuti, mulai dari tingkat desa. Itulah sebenarnya sesuai harapan dengan Bu Rieke. Jadi intinya semua yang kita diskusikan dalam rangka untuk menghadirkan data yang semakin akurat,” kata Gus Ipul.
Ia menambahkan, ke depan, jika ada perubahan data, pemerintah akan berupaya melakukan sosialisasi bersama pemerintah daerah dan wakil rakyat di parlemen untuk menghindari kebingungan di masyarakat. “Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita semua,” harap Gus Ipul.
Data Sebagai Basis Kebijakan Pembangunan
Rieke Diah Pitaloka menambahkan bahwa pembenahan data merupakan persoalan mendasar yang sering terabaikan. Padahal, data yang aktual, akurat, dan relevan adalah basis utama kebijakan pembangunan. Ia menekankan bahwa kebijakan berbasis data menjadi kunci implementasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya di bidang kesejahteraan sosial, dengan Kemensos sebagai salah satu sektor utama.
Menurut Rieke, penguatan kebijakan berbasis data menemukan momentumnya sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo, yang menekankan pentingnya peningkatan akurasi data. “Kita tidak bisa lagi mengacu pada data-data yang kurang faktual, sehingga data-driven itu menjadi pengarusutamaan dari semua kebijakan yang digagas oleh Presiden Prabowo,” ujar Rieke Diah Pitaloka.
