Menteri Perumahan dan Pemukiman, Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara, menyatakan bahwa pemerintah telah memulai pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang terdampak bencana di wilayah Sumatera. Pembangunan ini ditargetkan selesai pada Mei 2026.
Pembangunan Huntap Dimulai Desember 2025
Ara menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Kerja Komisi V DPR bersama mitra kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (27/1/2026). Menurutnya, pembangunan huntap telah dimulai sejak 20 Desember 2025.
“20 Desember kita sudah mulai membangun hunian tetap ya, dan mohon doanya bisa mungkin 5 bulan ini selesai di masa tanggap darurat, dengan mengombinasikan CSR dari yayasan teman-teman semua sebanyak 2.603 rumah,” ujar Ara.
Ia menambahkan, “Semoga bulan Mei mungkin sudah jadi sebagian besar itu, baik di Aceh, Sumatera Barat, maupun Sumatera Utara.”
Galang Dukungan Swasta dan Gotong Royong
Ara mengungkapkan akan terus berupaya menggalang dukungan dari sektor swasta untuk mempercepat proses pembangunan. Ia juga telah melakukan peninjauan langsung dan peletakan batu pertama pembangunan huntap di beberapa daerah, termasuk Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Tapanuli Utara.
“Saya rasa gerakan gotong royong ini kekuatan bangsa kita ini, yang tidak terukur, karena tidak ada dalam APBN, tapi ada dalam hati kita dan kemauan kita,” paparnya.
Kriteria Pemilihan Lokasi Huntap
Lebih lanjut, Ara menjelaskan bahwa pembangunan huntap didasarkan pada hasil survei lapangan yang dilakukan oleh jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pemilihan lokasi huntap mempertimbangkan empat kriteria utama.
“Yang pertama secara hukum itu tidak bermasalah. Kedua juga secara teknikal artinya tidak dalam potensi yang banjir atau longsor, aman. Yang ketiga juga jangan jauh dari ekosistem kehidupan, karena membangun rumah ini nanti kalau ladangnya sama rumahnya jauh nanti orang nggak mau tinggal Pak. Sekolah anak-anaknya, tempat ibadah, pasar, rumah sakit, itu jadi pertimbangan kami karena ini adalah kehidupan,” jelasnya.
Ara juga menekankan bahwa porsi pembangunan huntap yang menjadi tanggung jawab kementeriannya adalah yang bersifat mengelompok dalam jumlah besar. “Apalagi yang menjadi porsi kami adalah hunian tetap yang dalam jumlah yang besar mengelompok karena kalau yang satu, dua, tiga, lima begitu, di bawah 50 itu nanti urusannya BNPB,” imbuhnya.
