Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, mengusulkan agar Pemerintah Kota Bekasi melakukan modernisasi transportasi massal, khususnya angkutan kota (angkot), dengan meniru skema yang telah berhasil diterapkan di Jakarta melalui Jak Lingko dan di Surabaya melalui Warawiri. Usulan ini muncul di tengah demonstrasi sopir angkot yang memprotes kebijakan operasional Bus Trans Bekasi Keres (Beken).
Modernisasi Angkot dengan Fasilitas dan Subsidi
Hary menjelaskan bahwa modernisasi angkot akan mencakup perbaikan fasilitas, seperti pemasangan AC, serta penerapan skema subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi. Selain itu, para sopir angkot akan digaji, serupa dengan yang diterapkan pada sistem Jak Lingko dan Warawiri. “Merekomendasi agar Pemerintah Kota Bekasi juga melakukan modernisasi transportasi massal, yaitu angkutan kota menjadi lebih modern, kita punya contohnya ada di Jak Lingko di DKI Jakarta dan juga di Surabaya ada Warawiri,” kata Hary kepada wartawan, Jumat (13/2/2026).
Ia meyakini bahwa dengan peningkatan kenyamanan dan fasilitas, masyarakat akan lebih memilih menggunakan transportasi umum yang ada di Kota Bekasi. Angkot yang telah dimodernisasi ini diharapkan dapat berfungsi sebagai feeder atau pengumpan bagi bus-bus besar yang beroperasi di wilayah tersebut.
Tarif Angkot Berbeda dengan Jak Lingko
Meskipun mengadopsi skema modernisasi, Hary menegaskan bahwa tarif angkot di Kota Bekasi tidak dapat disamakan dengan Jak Lingko yang beroperasi secara gratis. Perbedaan ini disebabkan oleh ketidaksetaraan kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) antara Kota Bekasi dan Provinsi DKI Jakarta. “Kalau menurut saya, tidak bisa dibilangkan gratis, kenapa? Karena kita harus membandingkan APBD Provinsi DKI Jakarta dengan APBD Kota Bekasi itu tidak apple to apple,” tuturnya.
Kekecewaan DPRD Terkait Pelibatan Sopir Angkot
Lebih lanjut, Hary menyatakan kekecewaannya karena pihak DPRD, sopir angkot, dan Organda tidak dilibatkan dalam sosialisasi maupun perencanaan peluncuran Bus Trans Beken. Ia menduga demonstrasi besar-besaran yang dilakukan sopir angkot dipicu oleh perasaan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga menimbulkan rasa dianaktirikan.
“Dengan keberadaan Trans Beken ini, mereka merasa ini sebuah ancaman, apalagi skemanya sampai dengan saat ini, sebulan ke depan, sampai dengan nanti Lebaran itu masih diberikan gratis, subsidi gratis, sehingga mereka (sopir angkot) menuntut,” ujar Hary.
Sebelumnya, massa aksi yang terdiri dari sopir angkot berbagai trayek sempat melakukan aksi parkir dan penutupan sebagian akses Jalan Jenderal Ahmad Yani pada Kamis (12/2) siang. Aksi tersebut menyebabkan arus lalu lintas di pusat Kota Bekasi mengalami keterlambatan.
