Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI, Arif Havas Oegroseno, mengonfirmasi keterlibatan Palestina dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Ia menyatakan bahwa para teknokrat dari Palestina turut hadir dalam acara pembukaan BoP di Davos.
Teknokrat Palestina sebagai Pelaksana Program
“Ada kan, lho kan ada, teknokrat-teknokrat kan ada kan. Executive boardnya kan ada para teknokrat pada saat pembukaan di Davos, ingat nggak? Cek lagi deh. Jadi ada orang Palestina yang bicara, itu teknokrat dari Palestina, mereka yang akan menjadi orang yang melaksanakan beberapa programnya nanti,” ujar Arif di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Arif menegaskan bahwa perwakilan Palestina di BoP tersebut mewakili otoritas resmi negara itu. Ia menambahkan, sebelum Indonesia memutuskan untuk bergabung dalam BoP, pembahasan mengenai klausul keikutsertaan Palestina telah berlangsung cukup lama.
“Ya otoritas Palestina. Dia teknokrat dari otoritas Palestina,” jelasnya.
BoP sebagai Alternatif Dewan Keamanan PBB
Menjawab pertanyaan mengenai potensi BoP menyaingi mandat Dewan Keamanan PBB, Arif Havas Oegroseno menilai bahwa DK PBB selama ini dinilai kurang efektif. Ia mengemukakan bahwa DK PBB yang dibentuk sejak tahun 1945 belum menunjukkan hasil yang signifikan.
“Selama ini Dewan Keamanan PBB kan nggak ngapa-ngapain. DK PBB dibentuk tahun berapa? Empat lima kan? So what have they done since 1945? Ini kan real kan, jadi kita coba dulu,” tuturnya.
Iuran untuk Rekonstruksi Gaza
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyatakan bahwa iuran yang terkumpul di BoP akan dialokasikan untuk rekonstruksi di Gaza, Palestina. Indonesia telah memutuskan untuk berpartisipasi dalam inisiatif ini.
“Presiden memutuskan untuk ikut partisipasi. Jadi gini, ini bukan membership fee, tapi kalau kita lihat kronologinya, bahwa menentukan Board of Peace ini merupakan suatu upaya untuk bisa menyelesaikan situasi di Gaza, pada khususnya Palestina, termasuk upaya rekonstruksi,” kata Sugiono di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (27/1).
Ia menambahkan, anggota Dewan Perdamaian diminta berkontribusi dalam biaya rekonstruksi. Keuntungan menjadi anggota tetap adalah partisipasi dalam pendanaan tersebut.
“Terus rekonstruksi ini siapa yang bayar? Uangnya dari mana? Dananya dari mana? Karena itu, anggota-anggota yang diundang itu diajak untuk berpartisipasi di situ,” jelasnya.
“Yang tentu saja, ada keuntungan lain, yaitu merupakan anggota tetap,” imbuhnya.
Sugiono menekankan bahwa tidak ada kewajiban bagi negara yang bergabung dalam Dewan Perdamaian untuk membayar iuran. Pembentukan Dewan Perdamaian ini bertujuan utama untuk menciptakan perdamaian di Gaza dan Palestina.
“Karena Board of Peace ini sendiri lahir dari upaya untuk menciptakan perdamaian di Gaza dan Palestina,” pungkasnya.
