Massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh mulai memadati kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Kamis (8/1/2026) pagi. Mereka menggelar demonstrasi menolak Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2026 yang telah ditetapkan.
Massa Datang dengan Spanduk Tuntutan
Pantauan di lokasi, massa terlihat mengenakan seragam partai buruh berwarna hitam dan merah. Sejumlah spanduk dibentangkan, salah satunya bertuliskan ‘Revisi UMP DKI Jakarta 2026 menjadi 100% KHL Sebesar Rp 5,88 juta per bukan, Berlakukan UMSP DKI 2026 sebesar 5% diatas 100% KHL’. Dua mobil komando telah disiagakan di area tersebut.
Situasi lalu lintas di Jalan Merdeka Selatan menuju Merdeka Barat terpantau masih bisa dilalui kendaraan. Namun, Jalan Merdeka Selatan menuju Gambir ditutup untuk mengantisipasi pergerakan massa.
Ribuan Buruh Akan Konvoi
Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan bahwa demonstrasi akan dimulai di depan Istana Negara Jakarta pada pukul 10.30 WIB. Ia memperkirakan aksi ini akan diikuti oleh ribuan buruh yang datang dari berbagai daerah di Jawa Barat dan Jakarta dengan melakukan konvoi menggunakan sepeda motor.
“Ribuan buruh kembali aksi di depan Istana 8 Januari 2026. Aksi ini akan diikuti ribuan buruh dari berbagai daerah di Jawa Barat dan Jakarta dengan konvoi sepeda motor,” ujar Said kepada wartawan.
Tuntutan Buruh
Adapun tuntutan utama para buruh meliputi:
- Revisi UMP DKI Jakarta 2026 menjadi 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp 5,89 juta per bulan, serta memberlakukan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI 2026 sebesar 5 persen di atas 100 persen KHL.
- Revisi Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat tentang penetapan nilai Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di 19 kabupaten/kota se-Jawa Barat agar dikembalikan sesuai surat rekomendasi Bupati/Wali Kota masing-masing daerah.
1.659 Personel Gabungan Dikerahkan
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Reynold EP Hutagalung, menyatakan sebanyak 1.659 personel gabungan telah disiagakan untuk mengawal jalannya demonstrasi.
“Kami hadir untuk melayani saudara-saudara kita yang menyampaikan pendapat,” kata Reynold di Jakarta, dilansir dari kantor berita Antara.
Reynold menambahkan bahwa kehadiran aparat bertujuan untuk menjamin hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan aspirasi secara damai. Seluruh personel pengamanan tidak dibekali senjata api dan diinstruksikan untuk mengedepankan pendekatan humanis serta profesional.
“Personel diperintahkan untuk selalu mengedepankan sikap humanis, persuasif, dan profesional,” tegas Reynold.
Ia juga mengimbau para orator dan peserta aksi untuk tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan anarkis, seperti membakar ban bekas atau merusak fasilitas umum.
