Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti polemik seputar penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) BPJS. Ia mengingatkan agar kebijakan penonaktifan tidak sampai merugikan peserta yang sedang menjalani pengobatan.
Perubahan Data untuk Kualitas Program
Purbaya menyampaikan hal tersebut dalam rapat bersama pimpinan DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (9/2/2026). Menurutnya, perubahan data PBI JK bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola program agar lebih tepat sasaran dalam melindungi masyarakat miskin dan tidak mampu. “Agar lebih tepat sasaran melindungi masyarakat miskin dan tidak mampu. Itu, jadi pemutakhirannya jangan bikin keributan,” ujar Purbaya.
Sosialisasi Sebelum Penonaktifan
Ia mengusulkan agar penonaktifan peserta PBI JK tidak diberlakukan secara langsung. Sebaiknya, ada jeda waktu 2-3 bulan dengan disertai sosialisasi kepada masyarakat. “Jadi begitu mereka masuk list tidak masuk lagi ke daftar PBI, langsung trigger sosialisasi ke mereka, bahwa mereka tidak masuk lagi ke list itu, sehingga mereka bisa melakukan tindakan yang diperlukan untuk membayar di tempat lain atau gimana,” jelasnya.
Hindari Kerugian Negara dan Citra Buruk
Purbaya menekankan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh merugikan peserta yang sedang dalam masa pengobatan. Ia menilai penonaktifan mendadak dapat merugikan negara dan mencoreng citra pemerintah. “Tapi jangan sampai yang udah sakit tiba-tiba begitu mau cek darah, apa cuci darah lagi, tiba-tiba nggak eligible, nggak berhak. Kan itu kayaknya kita konyol ya,” katanya.
“Padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini,” sambung dia.
Ketepatan Sasaran dan Keberlanjutan JKN
Lebih lanjut, Purbaya menyatakan penentuan jumlah peserta PBI JK harus dilakukan secara hati-hati dan terukur. Prioritasnya adalah ketepatan sasaran, kemudahan akses layanan, serta menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). “Tadi kan kalau ditanya ada nggak ruang untuk ngisi orang-orang tadi yang nggak masuk, kan ada, kan masih 96 juta sekian kan, targetnya 98 (juta). Harusnya kalau prosedurnya clear, nggak ada masalah itu,” katanya.
Fokus pada Operasional dan Manajemen
Menurut Purbaya, akar permasalahan kisruh PBI JK bukanlah anggaran, melainkan aspek operasional, manajemen, dan sosialisasi yang perlu segera dibenahi. “Kalau itu membuat uang yang saya keluarkan untuk Anda lebih kecil, saya mendukung, ribut dikit nggak apa-apa. Tapi ini kan sama, uang yang saya keluarkan sama, ribut lagi. Saya rugi banyak, Pak. Ke depan tolong dibetulkan,” tutupnya.
