Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan program-program pro-rakyat yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto guna memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) di wilayah masing-masing. Ia menekankan pentingnya SDM sebagai kunci kemajuan bangsa, merujuk pada contoh negara seperti Singapura yang berhasil menjadi maju meski memiliki sumber daya alam terbatas.
Paradoks SDA Melimpah tapi Kemiskinan Masih Ada
Tito Karnavian menyoroti pengamatan Presiden Prabowo Subianto terhadap kondisi paradoks di Indonesia, di mana kekayaan sumber daya alam yang melimpah tidak serta-merta menghilangkan persoalan kemiskinan. Dalam kepemimpinannya, Prabowo disebut menggeser konsep ekonomi dari kapitalisme liberal yang cenderung memperlebar jurang kaya-miskin, menjadi ekonomi sosialis kerakyatan.
“Pahami betul bahwa beliau (Prabowo) membalik dari konsep demokrasi ekonomi kapitalisme liberal yang menyerahkan kepada mekanisme pasar, intervensi pemerintah minimal, dan kemudian membuat terjadi perbedaan kaya dan miskin, dibalik menjadi ekonomi sosialis kerakyatan,” ujar Tito.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Hotel Aston Batam, Kepulauan Riau, pada Selasa (20/1/2026). Rakernas kali ini mengusung tema ‘Wujudkan Asta Cita untuk Daerah yang Sejahtera’.
Program Pro-Rakyat untuk Kemajuan Daerah
Lebih lanjut, Tito memaparkan sejumlah program unggulan yang digagas Prabowo, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dan swasembada pangan. Ia berharap program-program prorakyat ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan daerahnya masing-masing.
Tito juga mengungkapkan keyakinannya bahwa Indonesia berpotensi besar untuk menjadi kekuatan ekonomi dunia, sejalan dengan prediksi berbagai lembaga ekonomi internasional seperti World Bank, IMF, dan McKinsey. Namun, peluang ini perlu didukung oleh penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama melalui sektor swasta.
“Jangan pernah bermimpi untuk melompat (jika daerah hanya) mengandalkan APBD, apalagi melompat mengandalkan TKD, no way. Melompat itu akan kelihatan kalau swastanya hidup di daerah itu,” tegas Tito.
Strategi Daerah Tanpa Bergantung Dana Transfer
Untuk mengurangi ketergantungan pada dana Transfer ke Daerah (TKD), Tito menyarankan beberapa strategi. Di antaranya adalah efisiensi dan optimalisasi belanja daerah melalui percepatan realisasi APBD, inovasi sumber PAD yang tidak memberatkan masyarakat, memanfaatkan program strategis nasional sebagai peluang pertumbuhan daerah, serta mendorong peran swasta dengan mempermudah perizinan.
