Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendesak pemerintah daerah di Aceh untuk mengoptimalkan peran keuchik atau kepala desa dalam mempercepat pendataan kerusakan hunian masyarakat pascabencana. Langkah ini krusial untuk memastikan penyaluran bantuan pemerintah yang tepat sasaran dan tepat waktu kepada warga terdampak.
Pendataan Kunci Penyaluran Bantuan
Dalam rapat bersama Presiden Prabowo pada Kamis (1/1/2026), Tito Karnavian menekankan bahwa kecepatan data menjadi kunci utama dalam proses pemulihan pascabencana, khususnya terkait bantuan hunian. Ia membagi kategori kerusakan menjadi tiga: rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat.
“Berkaitan dengan masalah hunian, Bapak, kuncinya adalah kecepatan data. Jadi ada yang rusak ringan, kategorinya tiga. Rusak ringan, rusak sedang, rusak berat,” ujar Tito, dalam keterangan tertulis, Kamis (1/1/2026).
Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan dukungan biaya sesuai tingkat kerusakan. Hunian rusak ringan mendapat bantuan Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta. Untuk rusak berat dan hilang, pemerintah memfasilitasi pembangunan hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), serta dana tunggu hunian (DTH).
Aceh Diminta Percepat Pelaporan Data
Tito melaporkan bahwa Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara telah menunjukkan kecepatan dalam pelaporan data. Namun, ia secara khusus meminta Aceh untuk meningkatkan akselerasi proses tersebut.
“Namun yang dari Aceh, mohon kalau bisa lebih cepat lagi. Karena jangan sampai masyarakat menyalahkan pemerintah karena tidak cepat. Padahal pemerintah menunggu data itu. Oleh karena itu, data ini kuncinya pertama kali adalah dari para bupati dan wali kota,” jelasnya.
Kendala pendataan sempat dihadapi Tito saat kunjungan ke Kabupaten Aceh Utara, di mana hilangnya data kependudukan menyulitkan verifikasi. Untuk mengatasi hal ini, ia mengusulkan optimalisasi peran keuchik dalam pendataan awal.
Data yang terkumpul dari keuchik akan dilaporkan secara bertahap kepada bupati atau wali kota untuk diverifikasi bersama Kapolres dan Kajari setempat. Proses ini dapat dilakukan secara bergelombang.
“Nah, ini tidak harus menunggu sampai selesai, tapi bergelombang. Silakan data masuk, kemudian diserahkan, diserahkan ke BNPB. Nanti BNPB juga akan share kepada Menteri Sosial, langsung dibayarkan,” jelasnya.
Contoh Keberhasilan di Tapanuli Selatan
Tito mencontohkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mempercepat pemulihan pascabencana melalui pendataan yang efisien. Setelah data dilaporkan, masyarakat terdampak segera menerima bantuan dan meninggalkan lokasi pengungsian.
“Nah, ini yang kami lihat, ini adalah salah satu kecepatan ini, datanya menjadi kunci. Untuk itu, saya mohon dengan hormat, mungkin untuk di Aceh, Pak Gubernur, Pak Wagub, bupati-bupati yang 18, yang daerahnya terdampak, ini secepat mungkin datanya [dapat dilaporkan],” tandasnya.
Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta pejabat terkait lainnya.
