Jakarta – Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memberikan apresiasi terhadap kinerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sepanjang tahun 2025 di bawah kepemimpinan Profesor Arif Satria. Apresiasi ini juga mencakup rencana kerja strategis BRIN untuk tahun 2026, sebagai dorongan agar riset dan inovasi yang dihasilkan semakin memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dampak Langsung dan Penanganan Bencana
Salah satu sorotan utama adalah keterlibatan BRIN dalam penanganan bencana di Sumatera dan Aceh melalui pembentukan Task Force Tim Cepat Tanggap Bencana. Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudin, menekankan pentingnya pemanfaatan riset dan inovasi yang dihasilkan, baik oleh lembaga maupun masyarakat, untuk memberikan solusi cepat terhadap persoalan sehari-hari.
“Kami melihat pemanfaatan riset sangat penting. Termasuk riset atau inovasi yang dihasilkan masyarakat, untuk kemudian mendekatkan bahwa riset dan inovasi bukan hal yang jauh dari persoalan yang perlu solusi cepat yang dibutuhkan masyarakat sehari-hari,” ujar Hetifah dalam keterangan tertulis, Rabu (28/1/2026).
Hetifah juga menambahkan bahwa keterlibatan BRIN melalui Task Force Tim Cepat Tanggap perlu terus diperkuat. “Saya juga melihat keterlibatan BRIN melalui Task Force Tim Cepat Tanggap perlu diperkuat lagi. Ini masih panjang, Bu Esti mengunjungi beberapa daerah bencana, menunjukkan masih perlu solusi inovatif untuk percepatannya. Jadi kami masih mengandalkan BRIN untuk itu,” katanya.
Memperkuat Ekosistem Riset dan Inovasi
Apresiasi tersebut sejalan dengan upaya BRIN untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi nasional. Hal ini diwujudkan melalui pembentukan Rumah Inovasi Indonesia sebagai wadah kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Selain itu, Rumah Inovasi Daerah juga didorong untuk memfasilitasi pemanfaatan hasil riset sesuai potensi wilayah masing-masing.
BRIN juga telah melaksanakan Agenda Riset dan Inovasi Nasional sebagai pedoman bersama dalam perencanaan dan pelaksanaan riset. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dengan berbagai kementerian, lembaga, perguruan tinggi, industri, hingga pemerintah daerah. Upaya ini didukung program BRIN Goes to Stakeholders, yang meliputi BRIN Goes to Campus, BRIN Goes to School, dan BRIN Goes to Industry, guna memperluas jejaring dan meningkatkan literasi iptek.
Sinergi dan Efektivitas Pembiayaan
Anggota Fraksi Demokrat Komisi X, Sabam Sinaga, menilai riset dan inovasi sebagai tantangan besar. Ia berharap kepemimpinan Arif Satria dapat menjadikan BRIN sebagai inkubator riset dan inovasi baru. Sabam mengapresiasi kolaborasi BRIN dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) dalam membuat Peta Jalan Riset bersama.
“Ini terkait dengan pembiayaan. Kalau ada overlapping pembiayaan, ini bukan hal yang tepat. Maka sudah benar ada rencana kemitraan dengan Kemdiktisaintek sehingga tidak ada overlapping penelitian. Sehingga pembiayaan Rp1 uang rakyat yang kita distribusikan untuk penelitian, benar-benar efektif,” jelas Sabam.
Tanggapan Kepala BRIN
Menanggapi berbagai pandangan, masukan, dan kritik dari Pimpinan dan Anggota Komisi X dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Kepala BRIN Arif Satria menyampaikan apresiasinya. Ia menilai masukan tersebut sangat konstruktif dan menunjukkan adanya frekuensi yang sama dalam memandang pentingnya iptek, teknologi, dan inovasi untuk kesejahteraan masyarakat.
“Karena kami merasa punya frekuensi yang sama. Bahwa iptek, teknologi, dan inovasi harus memiliki dampak dan kesejahteraan kepada masyarakat. Sehingga Indonesia Emas tidak hanya aspek ekonomi, tapi ekologi dan sosial bisa terjaga dengan baik,” kata Arif.
Arif juga menambahkan bahwa Task Force Tim Cepat Tanggap BRIN pada hari itu menggelar rapat terkait penanganan longsor di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. BRIN akan mengirimkan teknologi berupa drone dan Arsinum, sebagaimana yang telah diterapkan sebelumnya di lokasi bencana di Sumatera dan Aceh. Untuk penanganan bencana di tahun 2026, BRIN menyiapkan early warning system untuk erosi dan banjir, termasuk pemetaan nasional daerah rawan dan pemasangan alat antisipasi.
