Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memperkuat pengawasan dan tata kelola pemerintahan. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan komitmennya untuk memberikan akses audit seluas-luasnya bagi BPKP di seluruh lini Pemprov DKI.
Penguatan Tata Kelola Pemerintahan
Penandatanganan kesepakatan ini dilaksanakan di Balai Kota Jakarta pada Rabu (11/2/2026). Pramono Anung menyampaikan apresiasi atas kerja sama tersebut sebagai langkah strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Ia menyatakan, “Saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kepala BPKP karena hari ini Pemerintah DKI Jakarta melakukan nota kesepahaman untuk pengawasan tentang penguatan tata kelola pemerintahan menuju Jakarta Kota Global dan Berbudaya.”
Lebih lanjut, Pramono menegaskan bahwa tidak akan ada pembatasan bagi BPKP dalam melakukan audit dan pendalaman di lingkungan Pemprov DKI. Ia mempersilakan lembaga pengawasan internal pemerintah itu untuk masuk ke seluruh sektor yang dianggap perlu. “Kami mempersilakan BPKP untuk masuk ke Jakarta. Kami tidak memberikan hambatan atau batasan apa pun. Apa yang ingin diaudit, dilakukan audit, didalami, dilihat dan sebagainya, sepenuhnya kami persilakan,” ujarnya.
Menurut Pramono, keterbukaan ini merupakan elemen krusial dalam membangun pemerintahan yang bersih, kredibel, dan akuntabel. Ia menilai bahwa pengawasan independen akan sangat membantu dalam perbaikan sistem sejak dini.
Dukungan BPKP untuk Perbaikan Sistem
Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, menyambut positif komitmen Pemprov DKI yang memberikan ruang luas untuk pengawasan. BPKP menyatakan bahwa hasil pengawasan nantinya akan difokuskan pada perbaikan tata kelola dan pencegahan penyimpangan. “Hari ini kami menandatangani MoU tentang pengawasan BPKP di DKI. Pak Gubernur sudah sampaikan, beliau persilakan kami masuk ke mana saja tanpa halangan, tanpa batasan. Kesemuanya nanti akan menjadi perbaikan kalau kami temukan sesuatu,” kata Yusuf.
BPKP menilai kolaborasi ini diharapkan dapat membuat jalannya pemerintahan daerah menjadi lebih efektif, minim hambatan, dan terhindar dari praktik kecurangan. Kerja sama pengawasan ini juga diarahkan untuk mendukung target Jakarta sebagai kota global dan berbudaya. “Sehingga harapan Pak Gubernur untuk membangun Jakarta sebagai Kota Global dan Berbudaya mudah-mudahan bisa terwujud dengan lancar di masa pemerintahan beliau,” imbuhnya.
