BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, mengumumkan perpanjangan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi di wilayahnya. Ini merupakan perpanjangan keempat, yang berlaku selama tujuh hari terhitung mulai 23 hingga 29 Januari 2026.
Alasan Perpanjangan Status Tanggap Darurat
Keputusan perpanjangan ini diambil Mualem dalam rapat yang digelar secara virtual pada Kamis (22/1) malam. Alasan utama perpanjangan adalah belum tuntasnya penanganan dampak bencana di sejumlah daerah yang terdampak. Dua kabupaten, yaitu Aceh Tamiang dan Aceh Tengah, juga turut memperpanjang masa tanggap darurat mereka.
“Maka, saya selaku Gubernur Aceh menetapkan perpanjangan keempat status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh selama tujuh hari terhitung mulai 23 hingga 29 Januari 2026,” ujar Mualem, seperti dikutip dari detikSumut, Jumat (23/1/2026).
Fokus Percepatan Pemulihan dan Bantuan Logistik
Mualem menjelaskan bahwa perpanjangan masa tanggap darurat ini bertujuan untuk memastikan percepatan dalam berbagai aspek penanganan pascabencana. Hal ini mencakup pembersihan lingkungan, distribusi bantuan logistik, pelayanan kesehatan, serta perbaikan akses bagi masyarakat yang terdampak.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus bersinergi dan bekerja keras demi mempercepat proses pemulihan di Aceh. Upaya kolaboratif diharapkan dapat meringankan beban warga dan mengembalikan kondisi normal secepatnya.
Perhatian Khusus untuk Sawang, Aceh Utara
Gubernur Mualem memberikan perhatian khusus kepada masyarakat di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, mengingat kondisi mendesak yang mereka hadapi. Kebutuhan mendesak di wilayah ini adalah pembangunan delapan jembatan darurat.
“Di Sawang masyarakat sangat membutuhkan delapan jembatan darurat. Saat ini, warga terpaksa menyeberangi sungai secara manual. Jika debit air rendah masih bisa dilalui, namun jika arus deras, akses transportasi warga benar-benar terputus,” tutur Mualem, menggambarkan kesulitan yang dihadapi warga.
Kondisi ini menghambat mobilitas dan akses warga, sehingga pembangunan jembatan darurat menjadi prioritas utama untuk memulihkan konektivitas di daerah tersebut.
