Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memaparkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2025 berhasil terealisasi sebesar Rp 91,86 triliun. Dari jumlah tersebut, APBD Jakarta 2025 mencatat surplus anggaran sebesar Rp 3,89 triliun.
Pernyataan ini disampaikan Pramono dalam konferensi pers yang digelar di Balai Kota Jakarta pada Rabu (21/1/2026). Ia menyatakan bahwa secara umum, kinerja fiskal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepanjang tahun 2025 berjalan dengan baik.
Kinerja Fiskal dan Rincian Anggaran
“APBD tahun 2025 sebesar Rp 91,86 triliun. Dengan realisasi hingga 31 Desember berjalan dengan baik,” ujar Pramono kepada wartawan.
Lebih lanjut, Pramono merinci bahwa pendapatan daerah Jakarta selama 2025 terealisasi sebesar Rp 79,94 triliun. Sementara itu, belanja daerah tercatat terealisasi Rp 76,05 triliun. Pembiayaan daerah mencapai Rp 1,89 triliun, dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) per Desember 2025 sebesar Rp 5,78 triliun.
“Dengan demikian, Jakarta mencatat surplus anggaran sebesar Rp 3,89 triliun,” tegasnya.
Kondisi Ekonomi Jakarta Mendukung Surplus
Pramono menyebutkan bahwa capaian surplus anggaran ini ditopang oleh kondisi ekonomi Jakarta yang relatif stabil sepanjang 2025. Pertumbuhan ekonomi kumulatif Jakarta tercatat sebesar 5,03 persen.
Inflasi di ibu kota juga berhasil terjaga di angka 2,63 persen, yang lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,92 persen. Selain itu, realisasi investasi di Jakarta sepanjang 2025 mencapai Rp 270,9 triliun, menunjukkan pertumbuhan 11,99 persen.
Investasi tersebut terdiri dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 175,3 triliun dan penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 95,6 triliun. Kontribusi investasi Jakarta terhadap total investasi nasional mencapai sekitar 14 persen.
Fondasi Pembangunan Berkelanjutan
Menurut Pramono, kondisi fiskal yang sehat ini menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan program prioritas pembangunan di Jakarta. Program-program tersebut mencakup perlindungan daya beli masyarakat, subsidi transportasi, bantuan sosial, serta pengendalian inflasi.
“Struktur ekonomi Jakarta berada dalam kondisi yang solid dan menjadi penopang utama keberlanjutan program-program pembangunan yang sudah disusun,” pungkasnya.
