Ketua Komisi VII DPR, Saleh Daulay, menyoroti langkah Menteri Pariwisata (Menpar) Widyanti Putri Wardhana yang menjawab pertanyaan anggota dewan melalui media sosial. Saleh menegaskan bahwa forum rapat kerja adalah tempat yang semestinya untuk menyampaikan jawaban dan membuka ruang diskusi.
Pernyataan ini disampaikan Saleh saat membuka rapat kerja bersama Menpar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026). Ia mengakui bahwa beberapa pertanyaan memang telah ditanggapi Widiyanti melalui media sosial, namun masih banyak yang belum terjawab.
“Kemarin kan sudah ada beberapa pertanyaan yang dijawab oleh Ibu Menteri, tapi belum semua, masih banyak yang belum,” kata Saleh. Ia menambahkan, “Ya kan, ada yang dicicil lewat medsos padahal sebetulnya jawaban itu di sini mestinya, bukan di medsos. Karena di sini boleh berdebat, ya kan.”
Meskipun demikian, Saleh mengapresiasi respons Menpar yang dinilai menunjukkan semangat untuk menjawab berbagai pertanyaan anggota DPR. Ia pun menawarkan agar Menpar diberi waktu khusus untuk menuntaskan jawaban terkait evaluasi program 2025.
“Tapi sudah baguslah saya lihat, wah semangat Ibu kita ya kan. Nggak apa-apa, nanti soal itu boleh diperdebatkan juga kalau masih mau ya,” tuturnya.
Sebelumnya, Komisi VII DPR menggelar rapat kerja bersama Menpar pada Rabu (21/1/2026) untuk membahas capaian sektor pariwisata sepanjang 2025 dan rencana kerja kementerian tahun 2026. Dalam rapat tersebut, Widiyanti memaparkan bahwa Kemenpar berhasil meraih 154 penghargaan dari berbagai organisasi internasional pada 2025, meningkat signifikan dari 66 penghargaan di tahun sebelumnya.
Saleh kemudian mempertanyakan manfaat dari ratusan penghargaan tersebut bagi masyarakat Indonesia. “Tapi rakyatnya dapat apa? Dan ini ada 154. Saya ingin ini dijelaskan satu per satu, jenisnya apa saja, penghargaan ini dan dampaknya untuk rakyat Indonesia,” kata Saleh.
Beberapa hari setelah rapat, Widiyanti mengunggah video klarifikasi di akun media sosialnya, membantah tudingan tidak dijemput oleh Ketua Komisi VII DPR. “Tidak benar. Ini harus saya luruskan. Jadi kami rapat itu diundang DPR sebagai mitra Komisi II. Tidak ada soal saya menolak rapat. Bahkan saya menyampaikan, ‘Bapak Ketua, saya sudah mengosongkan waktu saya, saya siap rapat sampai malam.’ Tapi ini tidak dikutip oleh media,” ujar Widiyanti di akun Instagramnya.
Ia melanjutkan, “Jadi banyak media nih yang menulis itu, tapi mereka tidak hadir di sana dan tidak paham konteksnya. Yang terjadi adalah karena pembahasan sangat banyak, maka pimpinan akhirnya membagi dua rapat dan akan meneruskannya kembali di minggu depan.”
Dalam video yang sama, Widiyanti menjelaskan manfaat penghargaan internasional bagi pariwisata Indonesia. “Jadi penghargaan di sektor pariwisata itu merupakan bentuk pengakuan global. Ini sama sekali tidak berbayar dan diberikan oleh institusi yang kredibel, bergengsi, dan berstandar tinggi. Proses penilaiannya juga dilakukan secara independen dengan parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan pastinya,” tuturnya.
Widiyanti menambahkan, sebagian penghargaan tersebut juga berbasis pada pengalaman dan ulasan wisatawan internasional yang telah berkunjung ke Indonesia. “Sehingga mencerminkan persepsi nyata terhadap kualitas destinasi, produk, dan layanan pariwisata nasional. Penghargaan ini pada dasarnya adalah apresiasi atas,” imbuhnya.
