Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan bahwa ARDINDO Apps akan menjadi terobosan penting dalam memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah. Peluncuran aplikasi ini merupakan inisiatif dari Asosiasi Perusahaan Perdagangan Barang Distributor Keagenan dan Industri (ARDIN) Indonesia.
Modernisasi Sistem Pengadaan
Bamsoet menuturkan, modernisasi sistem pengadaan menjadi kebutuhan mendesak di tengah besarnya belanja negara dan tuntutan publik terhadap transparansi serta akuntabilitas penggunaan anggaran. ARDINDO Apps dirancang sebagai marketplace pengadaan digital yang khusus untuk kebutuhan instansi pemerintah.
Melalui satu platform terintegrasi, instansi pemerintah dapat melakukan berbagai tahapan pengadaan, mulai dari mencari produk, negosiasi harga, memproses pembelian, menyelesaikan pembayaran, hingga mengelola dokumen pengadaan secara cepat dan transparan. Seluruh proses ini akan meninggalkan rekam jejak digital yang jelas, sehingga memudahkan pengawasan dan audit.
“Pengadaan barang dan jasa pemerintah mengelola uang rakyat dalam jumlah sangat besar. Karena itu, sistemnya harus aman, efisien, transparan, dan mudah diaudit. Kehadiran ARDINDO Apps menjawab kebutuhan tersebut dengan pendekatan teknologi yang relevan dengan tantangan pengadaan hari ini,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (4/2/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Bamsoet saat menerima Pengurus ARDIN Indonesia Jawa Barat di Jakarta, Selasa (3/2).
Keunggulan ARDINDO Apps
Bamsoet, yang juga menjabat sebagai Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7, menjelaskan bahwa keunggulan utama ARDINDO Apps terletak pada dukungan mekanisme pembayaran Uang Persediaan (UP) dan Langsung (LS). Mekanisme ini selama ini menjadi kebutuhan krusial dalam belanja pemerintah.
Sistem perpajakan dan perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga terintegrasi secara otomatis sesuai regulasi yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan kesalahan administrasi dan memperkuat kepatuhan hukum.
“Pengadaan pemerintah tidak boleh lagi terjebak pada proses yang lambat dan rawan kesalahan administratif. Dengan sistem pembayaran UP dan LS yang terintegrasi, serta pajak dan TKDN yang berjalan otomatis, ARDINDO Apps membantu pegawai pemerintah fokus pada kualitas belanja, bukan sekadar urusan teknis,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menegaskan bahwa transformasi digital dalam pengadaan harus dipahami sebagai bagian dari reformasi tata kelola keuangan negara. Ia mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk mengadopsi platform yang telah siap secara teknis dan regulasi.
Selain itu, peningkatan literasi digital aparatur juga penting agar pemanfaatan platform seperti ARDINDO Apps dapat berjalan optimal.
“ARDINDO Apps mencerminkan arah baru pengadaan pemerintah yang lebih cerdas, efisien, dan berdampak. Jika dimanfaatkan secara konsisten, platform semacam ini akan memperkuat kepercayaan publik dan memastikan setiap rupiah anggaran bekerja untuk kepentingan rakyat,” pungkas Bamsoet.
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir pengurus ARDIN Indonesia Jawa Barat antara lain Ketua Raditya Indrajaya, Wakil Ketua Gilang Pratama, Sekretaris Migi Primerda, Wakil Bendahara Faishal Abdillah, dan Ketua Kompartemen IT Aulia Muslim.
