Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan akan segera mengoordinasikan berbagai kementerian terkait serta Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington dan Moskow. Langkah ini diambil untuk memastikan kabar mengenai Warga Negara Indonesia (WNI) yang memasuki dinas militer di kedua negara tersebut. Penelusuran ini bertujuan untuk memastikan status kewarganegaraan mereka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Pernyataan Yusril ini muncul setelah beredarnya kabar mengenai seorang WNI bernama Kezia Syifa di Amerika Serikat dan sejumlah WNI lainnya yang dikabarkan menjadi tentara bayaran di Rusia. Beberapa unggahan di media sosial menyebutkan bahwa Kezia dan beberapa nama lain diketahui lahir di Indonesia dan memiliki latar belakang kewarganegaraan Indonesia. Kabar ini memunculkan pertanyaan publik mengenai apakah Kezia dan nama-nama lain yang menjadi tentara asing tersebut secara otomatis kehilangan kewarganegaraan Indonesia.
Status Kewarganegaraan Tidak Otomatis Hilang
Yusril menegaskan bahwa kehilangan kewarganegaraan tidak terjadi secara otomatis, meskipun norma hukumnya telah diatur dalam undang-undang. “Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memang menyebutkan bahwa WNI kehilangan kewarganegaraannya apabila masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin Presiden. Namun kehilangan itu tidak bersifat otomatis,” ujar Yusril dalam keterangannya, Senin (26/1/2026).
Yusril menjelaskan bahwa ketentuan dalam undang-undang harus ditindaklanjuti melalui mekanisme administratif yang jelas dan formal. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 dan Pasal 30 UU Nomor 12 Tahun 2006, serta diperinci lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2007 dan PP Nomor 21 Tahun 2022.
“Hukum itu adalah norma yang mengatur, bukan keputusan konkret terkait dengan nasib seseorang. Sebagai contoh, tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP dengan ancaman pidana tertentu, tetapi seseorang yang kedapatan mencuri tidak otomatis dijatuhi hukuman sesuai bunyi KUHP. Untuk menghukumnya, norma undang-undang harus dituangkan dalam putusan pengadilan ke dalam kasus yang konkret. Demikian pula dalam hal kehilangan kewarganegaraan, walaupun dikatakan undang-undang seorang WNI kehilangan status WNI-nya jika menjadi anggota militer negara lain, norma undang-undang itu harus dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Hukum yang menyatakan mencabut status WNI yang menjadi anggota militer negara asing tersebut,” tegas Yusril.
Ia menambahkan, “Bayi yang lahir dari orang tua WNI menjadi WNI yang dicantumkan dalam akte kelahirannya. Orang asing yang jadi WNI dituangkan dalam Keputusan Menteri Hukum. Karena itu, jika WNI dinyatakan hilang kewarganegaraan RI-nya, maka keputusan kehilangan status WNI itu juga harus dituangkan dalam Keputusan Menteri Hukum.”
Prosedur Pencabutan Status WNI
Pencabutan status WNI, lanjut Yusril, harus diumumkan dalam Berita Negara agar mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan PP 21 Tahun 2022, kehilangan kewarganegaraan terjadi setelah adanya permohonan pemohon atau laporan dari pihak lain, yang harus diteliti kebenarannya oleh menteri hukum.
“Apabila dari hasil penelitian terbukti bahwa seorang WNI benar masuk dinas militer asing tanpa izin Presiden, menteri akan menerbitkan Keputusan Menteri tentang kehilangan kewarganegaraan, dan keputusan tersebut wajib diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Sejak saat itulah akibat hukumnya berlaku,” jelasnya.
Yusril menegaskan bahwa selama belum ada Keputusan Menteri dan belum diumumkan dalam Berita Negara, maka yang bersangkutan secara hukum masih berstatus sebagai Warga Negara Indonesia.
Pemerintah Bersikap Proaktif
Terkait Kezia Syifa dan sejumlah nama lain yang diketahui memasuki dinas militer Rusia, Yusril menyatakan pemerintah tidak akan berspekulasi, namun juga tidak akan bersikap pasif. “Pemerintah, sesuai amanat undang-undang berkewajiban untuk bersikap proaktif menelusuri dan memverifikasi status kewarganegaraan yang bersangkutan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua harus ditempatkan dalam kerangka hukum, bukan asumsi atau kesimpulan publik,” imbuhnya.
