Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Yusril Ihza Mahendra menjelaskan mengenai pasal penghinaan terhadap lembaga negara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Menurutnya, perbedaan antara kritik dan penghinaan tidak akan jauh berbeda dengan ketentuan pada KUHP lama.
Perkembangan Yurisprudensi
“Sebenarnya itu kan nanti akan berkembang yurisprudensi dalam putusan pengadilan, kalau kita mengacu kepada KUHAP, KUHP yang lama kan sebenernya jelas betul apa yang dimaksud dengan kritik, apa yang dimaksud dengan penghinaan dan saya kira nggak akan jauh dari itu,” ujar Yusril Ihza Mahendra usai sidang pleno khusus di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (7/1/2026).
Yusril merinci bahwa kritik harus disampaikan dengan analisis yang jelas, menunjukkan letak kesalahan. Sementara itu, penghinaan diartikan sebagai penggunaan kata-kata yang merendahkan martabat seseorang atau lembaga.
“Jadi kalau kritik ya menyampaikan suatu analisis tentang sesuatu, menunjukkan di mana salahnya, gimana jalan keluarnya, kan seperti itu. Tapi kalau menghina kan tahu sendiri kan, menggunakan kata-kata yang merendahkan orang lain. Saya kira nanti akan berkembang melalui yurisprudensi,” jelasnya.
Kritik Tanpa Menghina
Yusril tidak mempermasalahkan masyarakat untuk menyampaikan kritik dan saran kepada pejabat maupun lembaga negara. Namun, ia menekankan bahwa penyampaian tersebut harus dilakukan tanpa unsur penghinaan.
“Kalau mau menyampaikan kritik, saran dan segala macam silakan aja. Tapi tidak menghina, kan itu merendahkan seorang atau satu lembaga. Itu kan kata-kata yang tidak dapat diterima oleh masyarakat, sebagai bertentangan dengan kaidah-kaidah kesopanan dan kepatutan seperti itu,” tegasnya.
Delik Aduan
Lebih lanjut, Yusril menjelaskan bahwa pasal penghinaan lembaga negara dikategorikan sebagai delik aduan. Artinya, pelaporan hanya dapat dilakukan oleh lembaga negara atau pejabat yang merasa dihina secara langsung, bukan oleh staf, pendukung, atau pihak lain.
“Tapi kan sebenarnya ini tidak, dia menjadi delik aduan, dan delik aduan itu yang mengajukan itu yang bersangkutan. Jadi kalau dihina si A ya si A itu sendiri yang harus melaporkan, nggak bisa pengikutnya, atau pendukungnya, atau stafnya, nggak bisa lagi,” terangnya.
Ia memberikan contoh, jika lembaga seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dihina, maka lembaga tersebut harus melalui proses sidang paripurna terlebih dahulu untuk dapat mengajukan pengaduan.
“Jadi kalau misalnya satu lembaga dihina, lembaga itu yang harus melapor, mengadukan. Bayangkan kalau DPR dihina misalnya, kan mesti sidang paripurna dulu untuk bertindak sebagai lembaga,” pungkasnya.
