Jakarta – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Lestari Moerdijat, menekankan pentingnya peningkatan kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi krisis iklim yang semakin nyata. Ia menyoroti bahwa pengalaman menghadapi bencana alam di masa lalu seharusnya menjadi pelajaran berharga untuk penanganan yang lebih baik di masa depan.
Krisis Iklim Tuntut Antisipasi Bencana
“Saat ini, kita bukan lagi berhadapan dengan dampak perubahan iklim, tetapi sudah merupakan krisis iklim. Banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem harus menjadi antisipasi ke depan,” ujar Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (21/1/2026). Pernyataan ini disampaikan saat ia membuka diskusi daring bertema Mitigasi Dampak Cuaca Ekstrem di Awal Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Forum Diskusi Denpasar 12.
Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, di antaranya Plt. Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pangarso Suryotomo, Direktur Meteorologi Penerbangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Achadi Subarkah Raharjo, serta Dosen Geografi Lingkungan Universitas Gadjah Mada Andung Bayu Sekaranom. Forum ini juga dihadiri Direktur Yayasan Skala Indonesia Trimalaningrum sebagai penanggap.
Data Bencana Belum Jadi Kepedulian
Lestari Moerdijat mengungkapkan bahwa berbagai ancaman bencana yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya sebenarnya sudah dapat diprediksi oleh para pakar dan lembaga terkait. Namun, ia menyayangkan data-data tersebut belum sepenuhnya menjadi perhatian masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk diolah menjadi langkah pencegahan bencana yang efektif.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem ini mendorong agar prediksi BMKG yang dirilis secara berkala dapat menjadi pijakan awal untuk mengantisipasi bencana dan meminimalkan dampaknya. Upaya sosialisasi mitigasi bencana di wilayah rawan, bantuan tanggap darurat, penyelamatan, hingga pemulihan pascabencana, menurutnya, harus dilakukan secara konsisten demi mewujudkan sistem perlindungan warga negara.
BNPB Catat 140 Bencana Awal 2026
Plt. Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Pangarso Suryotomo, melaporkan bahwa pada awal tahun 2026, tercatat 140 bencana alam di Indonesia, dengan mayoritas didominasi oleh bencana hidrometeorologi. Ancaman bencana ini dilaporkan terjadi di hampir seluruh provinsi di Indonesia.
Pangarso menekankan pentingnya para pemangku kepentingan untuk mencermati pola perubahan iklim dalam sepuluh tahun mendatang guna mengambil langkah antisipasi yang tepat. BNPB, lanjutnya, terus berupaya membangun kepedulian masyarakat terhadap ancaman bencana melalui program Desa Tangguh Bencana. Hingga kini, sebanyak 6.150 Desa Tangguh Bencana telah dibentuk di 20 provinsi.
BMKG: Bencana Hidrometeorologi Meningkat
Direktur Meteorologi Penerbangan BMKG, Achadi Subarkah Raharjo, menjelaskan bahwa bencana hidrometeorologi dipicu oleh cuaca ekstrem. Ia mengemukakan bahwa dalam 16 tahun terakhir, bencana hidrometeorologi di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang diperkirakan akan berlanjut di masa mendatang.
Achadi menambahkan bahwa potensi bencana di Indonesia sebenarnya berpola, sehingga langkah antisipasi seharusnya dapat dilakukan. Faktor pemicu cuaca ekstrem di Indonesia antara lain adalah monsun dan fenomena La Nina.
Mitigasi Melalui Pendekatan Hidrologi
Sementara itu, Dosen Geografi Lingkungan UGM, Andung Bayu Sekaranom, berpendapat bahwa cuaca ekstrem merupakan bagian dari proses meteorologi yang sulit diprediksi secara pasti. Oleh karena itu, mitigasi lebih difokuskan pada proses hidrologi, yaitu bagaimana manusia dapat mengendalikan aliran air.
Menurutnya, perubahan iklim tidak hanya menyebabkan siklon yang lebih besar, tetapi juga hujan yang semakin lebat. Pendekatan anticipatory action atau tindakan dini sebelum bencana terjadi menjadi krusial, dan pendanaannya harus disiapkan sebelum bencana melanda.
Tantangan Implementasi Kesiapsiagaan
Direktur Yayasan Skala Indonesia, Trimalaningrum, menilai bahwa cuaca ekstrem menjadi bencana ketika masyarakat tidak memiliki kapasitas untuk menghadapi, merespons, dan pulih. Ia mengakui sistem peringatan dini BMKG semakin baik, namun masih ada tantangan dalam pemahaman, distribusi, dan respons masyarakat.
Trimalaningrum juga menyoroti pentingnya informasi cuaca yang mudah dipahami. Ia mengungkapkan keprihatinannya terkait anggaran kesiapsiagaan BNPB yang disebutnya nol. “Saya prihatin bila mendengar anggaran kesiapsiagaan BNPB itu nol. Karena membangun kesiapsiagaan bencana itu penting,” tuturnya.
