Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mendorong pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam memutakhirkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Terpadu (DTSEN). Langkah ini krusial untuk memastikan program pengentasan kemiskinan tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Sinergi Data untuk Program Tepat Sasaran
Agus Jabo menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memanfaatkan data yang akurat. “Mari kita bersinergi. Berangkat dari data ini, dengan pemutakhiran, supaya kemudian data ini objektif sehingga program-program yang disusun oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya, tidak ada manipulasi,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Kamis (5/2/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Agus saat menerima perwakilan pemerintah Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, dan Kabupaten Muna Barat di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, pada Rabu (4/2). Ia menjelaskan bahwa DTSEN, yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan dimutakhirkan melalui Kemensos, memegang peranan vital dalam upaya pengentasan kemiskinan.
DTSEN menjadi fondasi utama agar seluruh lini bersinergi demi mencapai target pengentasan kemiskinan yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Data ini merupakan satu-satunya sumber rujukan bagi berbagai program Kementerian/Lembaga, termasuk Kemensos, sehingga fragmentasi data dapat dihindari. Oleh karena itu, pemutakhiran data yang dinamis menjadi sangat penting.
Kanal Pemutakhiran dan Jenis Data
Untuk mendukung proses pemutakhiran, Kemensos menyediakan berbagai kanal, termasuk melalui musyawarah desa/kelurahan dan aplikasi Cek Bansos. Ketersediaan kanal ini diharapkan dapat memudahkan pemerintah daerah dalam memperbarui data.
Agus Jabo merinci bahwa pemutakhiran data terbagi menjadi dua kategori. Pertama, pemutakhiran untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional yang dilakukan setiap bulan. Kedua, pemutakhiran data penerima bantuan sosial yang dilaksanakan setiap tiga bulan.
Ia berpesan kepada pemerintah daerah untuk mengawal proses ini dengan serius. “Dinas Sosial di setiap daerah, ayo cepat berkoordinasi dengan BPS. Terus lakukan pemutakhiran agar seluruh bantuan sosial ini tepat sasaran, sampai seluruh data akurat,” ujarnya.
Program Unggulan Berbasis DTSEN
Lebih lanjut, Agus Jabo memaparkan beberapa program Kemensos yang memanfaatkan DTSEN, salah satunya adalah Sekolah Rakyat. Program ini merupakan miniatur pengentasan kemiskinan terpadu, di mana hanya anak-anak dari desil 1-2 DTSEN yang masuk kategori miskin dan miskin ekstrem yang dapat mengenyam pendidikan gratis berkualitas.
Selain pendidikan, orang tua siswa yang memenuhi kriteria asesmen juga berhak menerima bantuan usaha atau renovasi rumah tidak layak huni untuk meningkatkan taraf hidup mereka.
Simak juga video terkait optimisme Presiden Prabowo Subianto dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia hingga tahun 2029.
