Jakarta – Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa perekrutan siswa Sekolah Rakyat tidak didasarkan pada seleksi akademis, melainkan pada kondisi ekonomi keluarga. Penegasan ini disampaikan saat menerima audiensi Ketua dan Wakil Ketua DPRD Brebes di Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, pada Kamis (19/2/2026).
Seleksi Berbasis Ekonomi dan Kebutuhan
Agus Jabo menjelaskan, fokus utama penerimaan siswa adalah identifikasi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang terdata dalam desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). “Tidak ada seleksi akademis. Pokoknya ini orang miskin. Kalau mereka miskin layak masuk Sekolah Rakyat, kalau (mereka) sakit, Kemensos harus obati mereka, kalau sudah sembuh masukkan ke sekolah rakyat,” ujar Agus Jabo dalam keterangan tertulis, Kamis (19/2/2026).
Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memuliakan masyarakat prasejahtera dan mencegah praktik nepotisme dalam proses penerimaan. “Pak Ketua tidak boleh titip, Pak Wakil Ketua enggak boleh titip, saya juga enggak boleh titip. Tetapi kalau di lingkungan njenengan ternyata banyak orang miskin, silahkan diusulkan. Nanti yang akan menentukan Kemensos. Begitu data masuk kita akan cek lapangan benar enggak ini, itu lho,” jelasnya.
Fasilitas Lengkap Sekolah Rakyat
Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama jenjang SD, SMP, dan SMA yang menyediakan berbagai fasilitas pendukung. Fasilitas tersebut meliputi lapangan olahraga, perpustakaan, ruang kelas yang memadai, serta penyediaan makan bergizi tiga kali sehari. Setiap siswa juga akan mendapatkan delapan stel seragam dan fasilitas laptop untuk menunjang kegiatan pembelajaran.
Prioritas Tenaga Pendidik Lokal
Agus Jabo menambahkan, jika Sekolah Rakyat didirikan di Brebes, maka siswa, guru, hingga kepala sekolah yang diterima akan diprioritaskan berasal dari Brebes. “Kalau itu di Brebes, siswanya harus dari Brebes. dari desil 1 dan 2. Terus guru-gurunya juga kita prioritaskan dari Brebes, termasuk kepala sekolahnya kita prioritaskan dari Brebes. Jadi karena nanti masing-masing kota, kabupaten punya sendiri,” tambahnya.
Pendampingan Pasca-Sekolah
Selain fokus pada pendidikan akademis dan karakter, Sekolah Rakyat juga memberikan pendampingan lanjutan bagi para lulusannya. Pendampingan ini mencakup arahan bagi siswa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi maupun memasuki dunia kerja. Kementerian Sosial telah menjalin kerja sama dengan berbagai kementerian terkait, seperti Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Tenaga Kerja, hingga BP2MI untuk memfasilitasi hal ini.
“Jadi, kalau misalkan sudah lulus SMA, kemudian mereka belum mau melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka (dapat langsung) bekerja supaya meng-graduasi orang tuanya. Kita hanya mengantarkan saja mereka lulus SMA harus sekolah atau kerja,” kata Agus Jabo.
Dukungan DPRD Brebes
Wakil Ketua I DPRD Brebes, Iqbal Tanjung, menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat di daerahnya. “Harapan kami dengan adanya Sekolah Rakyat ini, anak-anak yang tidak mampu, dan punya potensi bisa dikembangkan lebih baik. Kita di DPRD konsultasi lebih lanjut terkait program Sekolah Rakyat supaya tidak terjadi miss komunikasi,” ungkapnya.
Data Rintisan dan Pembangunan Sekolah Rakyat
Hingga kini, Sekolah Rakyat rintisan telah berdiri di 166 titik dengan total 15.954 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA. Program ini didukung oleh 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan. Sementara itu, pembangunan Sekolah Rakyat permanen tengah berlangsung di 104 titik dan ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2026.
Audiensi tersebut turut dihadiri oleh Tenaga Ahli Menteri (TAM) Bidang Konsolidasi Program Pengentasan Kemiskinan Fajar Wahyu Hermawan, TAM Bidang Pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Virgo Sulianto, TAM Bidang Riset dan Analisa Data Hendri Kurniawan, TAM Menteri Sosial Bidang Sistem Informasi Manajemen Dardo Pratisyo, serta TAM Bidang Pengembangan dan Pelatihan Aparatur Alif Kamal.
