Jakarta – Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menggelar audiensi dengan perwakilan dari tujuh pemerintah daerah untuk membahas percepatan program Sekolah Rakyat, pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan. Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) pada Senin (23/02/2026) ini, Agus Jabo menekankan pentingnya peran dinas sosial sebagai garda terdepan dalam pemutakhiran data.
Sekolah Rakyat Prioritas Presiden
Tujuh pemerintah daerah yang hadir dalam audiensi tersebut meliputi perwakilan dari Buton Selatan, Buton Utara, Konawe Utara, Konawe, Wakatobi, Kolaka Timur, dan Jayawijaya. Masing-masing daerah memaparkan kesiapan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat, meskipun beberapa masih dalam tahap sertifikasi dan pematangan. Kebutuhan dukungan administrasi untuk percepatan proses lahan juga menjadi sorotan.
Menanggapi hal ini, Agus Jabo menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden Prabowo. Tujuannya adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan. “Sekolah Rakyat ini perintah Presiden Prabowo untuk memutus transmisi kemiskinan lewat pendidikan. Karena itu daerah yang lahannya siap dan clear tentu bisa lebih cepat diproses,” ujar Agus Jabo dalam keterangan tertulis.
Agus Jabo menekankan pentingnya status lahan yang definitif dan bebas sengketa. “Tanahnya harus milik Pemda, tidak sengketa, dan siap secara teknis supaya tidak muncul masalah setelah dibangun,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa kesiapan daerah tidak hanya mencakup lahan, tetapi juga kelengkapan dokumen dan komitmen pemerintah daerah. Lahan Sekolah Rakyat idealnya minimal 5-10 hektare, berstatus milik Pemda yang dibuktikan dengan sertifikat, disertai surat usulan kepala daerah, pematangan lahan melalui APBD, serta lolos survei teknis Kementerian Pekerjaan Umum.
Reaktivasi PBI Jaminan Kesehatan
Selain isu Sekolah Rakyat, beberapa kepala daerah juga mengangkat persoalan penonaktifan peserta PBI Jaminan Kesehatan di wilayah mereka. Agus Jabo menjelaskan bahwa kepesertaan yang dinonaktifkan masih dapat diusulkan kembali sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan. “Reaktivasi itu pada prinsipnya bisa dilakukan sepanjang datanya memang sesuai. Daerah bisa mengusulkan melalui dinas sosial atau desa, nanti diproses karena kita memang diperintahkan Presiden untuk memuliakan rakyat miskin,” tuturnya.
Dinas Sosial Ujung Tombak Pemutakhiran Data
Agus Jabo menggarisbawahi mandat nasional untuk pemutakhiran data sosial, yang harus digerakkan dari daerah dengan dinas sosial sebagai ujung tombak. “Mulai sekarang dinas sosial harus aktif. Pemutakhiran data itu asalnya dari bawah, dan harus diketahui kepala daerah. Kalau datanya mutakhir, bantuan sosial dan jaminan kesehatan pasti lebih tepat sasaran,” tegasnya. Ia mengajak para pejabat untuk memanfaatkan jabatan demi kepentingan rakyat, “Mari kita gunakan jabatan kita untuk membela kepentingan rakyat.”
Kepala Pusat Data dan Informasi Kemensos, Joko Widiarto, menambahkan bahwa keaktifan pemerintah daerah hingga tingkat desa sangat krusial untuk pemutakhiran DTSEN. “Desil itu seluruh keluarga di Indonesia dibagi sepuluh berdasarkan tingkat kesejahteraan. Jadi kalau ada warga belum masuk desil, biasanya karena belum terdata. Solusinya daerah aktif memutakhirkan data,” jelasnya.
Joko juga menginformasikan bahwa proses reaktivasi kepesertaan PBI kini dapat dilakukan lebih efisien melalui sistem terintegrasi. “Reaktivasi sekarang bisa dilakukan sampai tingkat desa. Jadi masyarakat tidak harus jauh ke kabupaten. Prosesnya satu hari atau paling lama dua hari setelah pengajuan kalau datanya sudah sesuai,” pungkasnya.
Audiensi ini dihadiri oleh Bupati Buton Selatan Muhammad Adios, Bupati Buton Utara Afirudin Mathara, Wakil Bupati Konawe Utara Abuhaera, Ketua DPRD Konawe I Made Asmaya, Bupati Wakatobi Haliana, Anggota DPRD Kolaka Timur Made Margi, serta Bupati Jayawijaya Antenius Murib. Turut mendampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono adalah Direktur Perlindungan Sosial Non Kebencanaan Faisal, Kepala Pusat Data dan Informasi Joko Widiarto, jajaran tenaga ahli menteri, serta Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat.
