Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN-RB), Purwadi Arianto, melakukan peninjauan langsung ke Sumatra Utara untuk memastikan penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik berjalan optimal pasca-bencana. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mengakselerasi pemulihan di wilayah terdampak.
Fokus Intervensi Kementerian PANRB
Kementerian PANRB memfokuskan intervensi pada beberapa aspek krusial. Pertama, aktivasi kembali layanan pemerintahan melalui penguatan koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Kedua, reformulasi dan penyesuaian standar layanan agar dapat berjalan optimal kembali. Ketiga, penyelamatan arsip yang terdampak bencana.
“Kunjungan kami ke Sumatra Utara hari ini untuk memastikan sudah sejauh mana penyelenggaraan pemerintah itu berjalan. Kemudian untuk melakukan penginventarisan bentuk dukungan sarana dan prasana apa saja yang harus segera dipenuhi sehingga daerah-daerah terdampak bisa menyelenggarakan pemerintah,” ujar Purwadi dalam keterangannya, Senin (23/2/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Purwadi usai bertemu dengan Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, di Kantor Gubernur Sumatra Utara, Medan, pada hari yang sama.
Rehabilitasi dan Pemulihan Sarana Pelayanan
Dalam aspek pelayanan publik, fokus utama saat ini adalah rehabilitasi dan pemulihan sarana pelayanan. Upaya ini meliputi penyediaan fasilitas darurat, rehabilitasi sarana prioritas, pengadaan peralatan, serta pemulihan sistem pendukung seperti listrik, komunikasi, dan air bersih. Tujuannya agar layanan dasar dapat segera diakses kembali oleh masyarakat.
Sebagai Koordinator Bidang Tata Kelola dalam Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Kementerian PANRB juga melakukan penataan kembali fungsi layanan. Hal ini mencakup penetapan prioritas layanan esensial, penyesuaian standar dan SOP, serta penataan sementara pola, lokasi, dan indikator kinerja layanan agar tetap relevan dalam kondisi darurat.
Digitalisasi sebagai Solusi di Masa Darurat
Purwadi Arianto melihat kondisi pascabencana sebagai momentum untuk mempercepat proses digitalisasi layanan publik di seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa sistem pelayanan berbasis digital memungkinkan negara untuk tetap hadir melayani masyarakat meskipun dalam situasi darurat.
“Saat bencana terjadi, pelayanan publik ikut berhenti karena sarana prasarana yang rusak. Proses pemulihan sarana dan prasarana fisik tentu memerlukan waktu yang lama, di sinilah digitalisasi berperan. Harapannya layanan bisa segera berjalan meski kantor terdampak bencana,” ungkapnya.
Respons Gubernur Sumatra Utara
Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, senada dengan Purwadi, mengakui peran besar digitalisasi pelayanan publik dalam memastikan percepatan layanan di masa tanggap darurat. Bobby memastikan bahwa aktivitas pelayanan di semua kabupaten/kota hingga kecamatan telah aktif kembali.
“Pelayanan digital saat ini sudah aktif di Kabupaten Asahan dan Kota Tebingtinggi. Untuk di wilayah lainnya, kami terus melakukan semua upaya termasuk menurunkan personel dengan maksimal untuk membantu masyarakat,” pungkasnya.
