Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menekankan peran krusial Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memajukan perekonomian daerah. Ia mendorong BUMD untuk menjadi pionir di sektor usaha yang belum dilirik swasta.
Peran Strategis BUMD
Wiyagus memaparkan bahwa BUMD memiliki fungsi ganda, tidak hanya sebagai penggerak ekonomi tetapi juga sebagai pelaksana pelayanan publik. “Kemudian [peran lainnya sebagai] pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan pengembangan usaha kecil, menengah, serta penyumbang bagi penerimaan daerah,” ujar Wiyagus dalam keterangan tertulis, Rabu (28/1/2026).
Pernyataan ini disampaikan saat ia menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik bersama Komisi II DPR RI di Kantor Pusat Bank BJB, Kota Bandung, Jawa Barat, pada hari yang sama.
Pengawasan dan Pembinaan BUMD
Menurut Wiyagus, pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD menjadi semakin penting, terutama jika kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan. Menanggapi hal ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang dalam proses pembentukan unit kerja baru yang akan fokus pada pembinaan dan pengawasan BUMD.
Ia memastikan bahwa berbagai aspek teknis sedang disiapkan untuk mewujudkan kebijakan ini. “Diharapkan sekali lagi BUMD benar-benar bisa menggerakkan ekonomi daerah. Potensi daerah yang bisa diangkat, menguntungkan laba, secara otomatis nanti juga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.
Integritas Kunci Keberhasilan Pengelolaan
Wiyagus juga menyoroti pentingnya integritas dalam pengelolaan BUMD. Menurutnya, integritas adalah fondasi utama yang menentukan keberhasilan pengelolaan, terlepas dari sistem canggih yang diterapkan. “Sistem apa pun, early warning lah, berbasis digital, tetapi kalau dia tidak punya integritas, ya dia akan ngakalin sistem itu,” pungkasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra dan Dede Yusuf, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, serta para pimpinan DPR RI, kepala daerah, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Jawa Barat.
