Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan bahwa kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) merupakan instrumen krusial pemerintah untuk mempercepat kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP). Pemberian kewenangan luas kepada pemerintah daerah (Pemda) diharapkan dapat mendorong inovasi pelayanan publik yang lebih spesifik dan tepat sasaran.
Otsus Lebih dari Sekadar Anggaran
Menurut Ribka, Otsus bukan semata-mata transfer anggaran, melainkan mandat negara untuk memberikan ruang afirmasi dan proteksi terhadap hak-hak dasar masyarakat adat. Kebijakan ini juga bertujuan memperkuat peran daerah dalam pembangunan di berbagai sektor strategis.
“Sesungguhnya esensinya adalah bagaimana pemerintah dalam hal ini, pemerintah pusat memberikan kewenangan, kewenangan sebesar-besarnya dan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Untuk di dalam alam otonomi khusus ini pemerintah daerah bisa melaksanakan pelayanan kepada publik lebih khusus pada afirmasi khusus untuk orang asli Papua,” ujar Ribka dalam keterangannya, Selasa (27/1/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Ribka dalam sesi talkshow bertajuk “Kebijakan Afirmasi Otonomi Khusus Papua untuk Kesejahteraan Orang Asli Papua” di Studio Nusantara TV (NTV), Jakarta, pada hari yang sama.
Fondasi Regulasi dan Institusi Khusus
Ribka menuturkan bahwa pemerintah pusat telah menyediakan fondasi regulasi yang kuat untuk mendukung kebijakan afirmasi Otsus Papua. Hal ini diwujudkan melalui pembentukan berbagai institusi daerah yang bersifat khusus, serta penguatan peran lembaga representasi kultural dan politik yang hanya ada di wilayah Papua.
“Jadi pemerintah pusat sudah menghadirkan regulasi kemudian menjalankan afirmasi seperti pembentukan lembaga atau institusi daerah dalam rangka misalnya seperti MRP, kemudian DPRP, penyelenggaraan, DPRK, banyak sekali afirmasi di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, bahkan juga pada kewenangan-kewenangan di bidangnya dalam ranah publik seperti proteksi afirmasi untuk gubernur itu harus orang asli Papua,” jelasnya.
Aktor Pembangunan, Bukan Objek
Lebih lanjut, Ribka mengungkapkan bahwa kebijakan proteksi Otsus juga menyentuh aspek ekonomi kerakyatan. Tujuannya agar OAP tidak hanya menjadi objek pembangunan, melainkan berperan sebagai aktor utama dalam proses pembangunan di daerahnya sendiri.
Transformasi kebijakan ini terus berkembang sejak diberlakukannya UU Otsus pada tahun 2001. Awalnya hanya mencakup satu provinsi induk, kini telah berkembang menjadi enam provinsi di Tanah Papua. Perluasan ini dilakukan guna mendekatkan jangkauan pelayanan dan mempercepat pemerataan pembangunan.
“Artinya pemerintah sudah memberikan kewenangan seluas-luasnya untuk pemerintah daerah bisa melakukan inovasi-inovasi dalam rangka percepatan kesejahteraan orang asli Papua,” tandas mantan Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Tengah itu.
Babak Baru Implementasi Otsus
Implementasi Otsus Papua kini memasuki babak baru pascaperubahan regulasi melalui UU Nomor 2 Tahun 2021. Pemerintah pusat terus mendorong sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Tujuannya agar kewenangan khusus yang diberikan dapat diterjemahkan menjadi program nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga ke pelosok Papua.
Acara bincang-bincang tersebut turut dihadiri Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan (KEPP) Otsus Papua, Velix Vernando Wanggai, serta Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo.
