Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk meningkatkan kapasitas riset dan inovasi. Tujuannya adalah untuk mendukung penyusunan kebijakan pemerintah daerah (Pemda) yang berbasis data dan ilmu pengetahuan, sebagai persiapan menuju Indonesia Emas 2045.
IPDN sebagai Pusat Riset Kebijakan Pemda
Ribka Haluk menyatakan bahwa IPDN memiliki peran krusial sebagai lembaga yang menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis kajian ilmiah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keberadaan IPDN dinilai penting dalam membantu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang secara konsisten mengedepankan penggunaan data dan hasil riset dalam perumusan kebijakan.
“Bapak Menteri Dalam Negeri dalam menyampaikan semua policy, baik dari Bapak Presiden maupun Kementerian Dalam Negeri, saat ini memang selalu kami menggunakan data dan riset,” ujar Ribka usai Kick Off Meeting Forum Komunikasi Riset dan Inovasi di Kantor BRIN, Jakarta, Senin (19/1/2026), dalam keterangan tertulis.
Ia menambahkan, IPDN tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan bagi aparatur pemerintahan, tetapi juga diarahkan menjadi policy research hub. Lembaga ini diharapkan dapat menjembatani kebutuhan kebijakan Pemda dengan hasil riset dan inovasi terkini. Oleh karena itu, penguatan kerja sama strategis antara IPDN dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjadi prioritas.
“Kami Pemerintah sangat membutuhkan adanya riset dan juga inovasi [sebagai] rekomendasi kepada pemerintah daerah supaya pemerintah daerah dapat melaksanakan semua kebijakan berbasis pada riset dan teknologi baik masa kini dan masa yang akan datang menyambut Indonesia Emas 2045,” jelas Ribka.
Sinergi BRIN dan Kemendagri untuk Pembangunan Nasional
Kepala BRIN, Arif Satria, menegaskan bahwa Forum Komunikasi Riset dan Inovasi bertujuan untuk menyelaraskan arah riset BRIN dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Forum ini juga dirancang untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan.
“Acara ini juga untuk] menciptakan solusi berkelanjutan bagi permasalahan bangsa untuk mencapai Indonesia Emas 2045,” ungkap Arif.
Arif menambahkan, BRIN diharapkan dapat berfungsi sebagai pusat pengolahan riset yang mendukung program-program pembangunan kementerian dan lembaga. Hal ini penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berbasis sains dan mampu menjawab kebutuhan di lapangan secara efektif.
Melalui penguatan sinergi antara Kemendagri, IPDN, dan BRIN, pemerintah berharap kebijakan Pemda ke depan akan semakin adaptif, berbasis data, dan berorientasi pada inovasi. Tujuannya adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berkelanjutan.
Acara tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, dan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu.
