Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan pentingnya peningkatan sinergi antara pemerintah daerah (Pemda) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025. Langkah ini krusial untuk memastikan kelancaran pemeriksaan dan mendukung terciptanya tata kelola keuangan negara yang transparan serta akuntabel.
Pemeriksaan Bukan untuk Mencari Kesalahan
Ribka Haluk menyatakan bahwa tujuan utama pemeriksaan bukanlah untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menerapkan prinsip tata kelola keuangan daerah yang baik dan benar. Pernyataan ini disampaikan dalam acara Entry Meeting Pemeriksaan LKPD Tahun 2025 yang diselenggarakan di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Bali pada Kamis (12/2/2026).
Menurutnya, pemeriksaan ini merupakan momentum berharga untuk memperkuat kolaborasi antara BPK, Kemendagri, dan Pemda demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat konstitusi. Ia juga mengimbau para kepala daerah untuk menunjukkan sikap kooperatif, transparan, dan komunikatif selama proses pemeriksaan berlangsung.
Integrasi Data Melalui SIPD untuk Transparansi
Lebih lanjut, Ribka Haluk menyoroti krusialnya integrasi data melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai wujud nyata transparansi dalam pengelolaan pemerintahan. Ia mengungkapkan bahwa dari total 546 pemerintah daerah di Indonesia, sebanyak 524 daerah telah berhasil mengimplementasikan SIPD. Sementara itu, sisa daerah lainnya masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait dengan konektivitas jaringan dan infrastruktur pendukung.
“Harus memanfaatkan SIPD ini, karena dengan sistem SIPD ini tentunya BPK juga dapat mengakses, KPK, dan juga semua aktivitas pemerintahan. Karena semua informasi tentang penyelenggaraan daerah ini ada di SIPD,” tegasnya.
Acara tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi; Direktur Jenderal PKN VI BPK RI, Laode Nusriadi; serta para gubernur, sekretaris daerah, dan inspektur yang berada di bawah lingkup Ditjen PKN VI BPK RI.
