Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan peran krusial Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendorong perekonomian daerah. Langkah ini krusial untuk mendukung target pembangunan nasional yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Asta Cita Menjadi Panduan Pembangunan
Wiyagus menjelaskan bahwa Presiden telah menetapkan Asta Cita sebagai panduan pembangunan nasional lima tahun ke depan. Terdapat sejumlah target utama yang harus dicapai, termasuk pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengendalian inflasi, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta penguatan ketahanan pangan, energi, dan program makan bergizi gratis.
“Untuk mencapai target nasional yang telah dicanangkan Presiden ini diperlukan dukungan dari seluruh komponen bangsa termasuk di dalamnya adalah pemerintah daerah,” ujar Wiyagus dalam keterangan tertulis, Kamis (22/1/2026).
Peran Strategis Kemendagri dalam Pembinaan BUMD
Pernyataan tersebut disampaikan Wiyagus saat Rapat Bersama Anggota Komisi II DPR RI di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Rapat ini fokus pada pengawasan terhadap BUMD, Bank Daerah, serta implementasi layanan pertahanan elektronik di Provinsi Kalbar. Dalam konteks ini, Wiyagus menggarisbawahi peran strategis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai poros pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dalam pengelolaan BUMD, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Tujuan Pendirian dan Strategi Pengelolaan BUMD
Wiyagus menyatakan bahwa pendirian BUMD memiliki tujuan ganda: memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dan menyelenggarakan pelayanan publik. Selain itu, BUMD diharapkan dapat menghasilkan laba atau keuntungan yang berkontribusi sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Untuk memaksimalkan peran tersebut, Wiyagus menekankan pentingnya strategi pengelolaan BUMD yang berkelanjutan. Strategi ini mencakup:
- Memastikan BUMD memiliki posisi keuangan yang sehat.
- Mampu berinovasi dan menangkap peluang usaha.
- Menjalankan visi strategis pemerintah daerah.
- Memperkuat pelayanan publik.
Lebih lanjut, BUMD didorong untuk fokus pada potensi unggulan daerah, memperkuat struktur permodalan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menerapkan digitalisasi, serta memperluas jejaring kerja sama dan investasi yang saling menguntungkan.
Peran Bank Pembangunan Daerah (BPD)
Wiyagus juga menyoroti peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai salah satu jenis BUMD yang vital. BPD berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam memperkuat perekonomian, distribusi pembiayaan, serta kontrol moneter bagi masyarakat, dunia usaha, dan UMKM.
Menurut Wiyagus, peran BPD perlu terus diperkuat melalui peningkatan permodalan, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, pengembangan teknologi informasi, serta peningkatan kapasitas organisasi dan sumber daya manusia.
Apresiasi untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Di akhir pernyataannya, Wiyagus mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat atas langkah-langkah strategis yang telah diambil dalam penguatan tata kelola BUMD. Kebijakan penambahan penyertaan modal secara bertahap dan diversifikasi usaha dinilai menunjukkan komitmen daerah dalam mewujudkan BUMD yang profesional dan akuntabel.
“Langkah ini menunjukkan komitmen daerah dalam mewujudkan BUMD yang profesional dan akuntabel,” tutupnya.
