Pemerintah Kota Padang tengah menghadapi kritik terkait penanganan krisis air bersih akibat kekeringan yang melanda wilayahnya. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyatakan bahwa pihaknya telah mengajukan usulan pembangunan 264 sumur bor sebagai solusi jangka panjang.
Respons Wali Kota Terhadap Kritik
Sebelumnya, Pemko Padang dinilai lambat dalam menangani krisis air bersih. Fadly Amran menjelaskan bahwa ide pembangunan sumur bor baru muncul setelah rapat yang diinisiasi lima hari lalu. Ia mengakui bahwa metode penyaluran air melalui tangki air yang selama ini dilakukan dirasa tidak lagi memadai.
“Rapat itu kita inisiasi 5 hari lalu yang selama ini cara-cara yang kita lakukan tangki air dan lain-lain. Sepertinya tak bisa menjawab, karena ini masih pas rapat lahir lah ide sumur bor,” ujar Fadly kepada wartawan, Selasa (28/1/2026).
Fadly menambahkan, usulan awal hanya mencakup lima titik pembangunan sumur bor. Namun, setelah berdiskusi dengan pihak Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (PBPK) Sumbar, ia didorong untuk mengajukan sebanyak mungkin usulan.
“Kepala Balai bilang ajukan saja sebanyak-banyaknya, hari ini saya kirimkan. Tapi kita mesti tahu juga dari Balai kapan bisa menyelesaikan tersebut,” sambung dia.
Ia juga menginformasikan bahwa kekeringan di Kota Padang baru terjadi pekan kemarin. Langkah awal yang diambil adalah penyaluran air bersih melalui mobil tangki PDAM.
“5 Hari lalu baru 5 titik (pengajuan), selebihnya mobil tangki yang jalan, belum sumur bor,” terangnya.
Harapan Kolaborasi dan Solusi Bersama
Wali Kota Fadly berharap penanganan krisis air bersih ini dapat dilakukan secara kolaboratif antara Pemko Padang, Pemprov Sumbar, dan Pemerintah Pusat. Ia menekankan pentingnya kerja sama tanpa saling menyalahkan.
“Kita bekerja sama tanpa saling tunjuk menunjuk, sekarang datanya sudah ada, nanti what next?” ucapnya.
Fadly mengusulkan adanya pembagian tanggung jawab dalam pembiayaan pembangunan sumur bor.
“Kalau saran saya kita sharing saja dari Balai berapa, Kota berapa, Provinsi berapa, karena kalau dari kota saja kan nggak kuat,” tuturnya.
Berdasarkan data yang diterima, usulan 264 sumur bor tersebut akan dibangun di Kecamatan Kota Tengah, Kuranji, Nanggalo, Padang Timur, Padang Utara, Lubukkilangan, dan Pauh.
Kritik dari Fraksi Gerindra
Sebelumnya, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang, Wahyu Hidayat, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Wali Kota Fadly Amran dan jajarannya. Ia menilai Pemko Padang lamban dalam menyiapkan dan menyerahkan data yang dibutuhkan untuk penanganan krisis air bersih.
“Seperti yang ditawarkan Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (PBPK) Sumbar, Maria Doeni Isa. Pemerintah pusat siap membangun 300 sumur bor, tapi Pemko Padang hanya mampu mengajukan lima. Ini persoalan serius,” tegas Wahyu.
Wahyu berpendapat bahwa hambatan utama penanganan krisis air bersih bukanlah pada ketersediaan anggaran atau komitmen pemerintah pusat, melainkan pada lemahnya manajemen dan minimnya keseriusan jajaran Pemko Padang. Ia menilai kondisi ini mencerminkan kegagalan kepemimpinan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Lebih lanjut, Wahyu menyoroti gaya kepemimpinan Fadly yang dinilainya lebih sibuk membangun pencitraan politik daripada menyelesaikan persoalan warga.
“Saya minta Wali Kota Padang berhenti sibuk pencitraan dan dongeng-dongeng calon Gubernur Sumbar. Masih lama. Rakyat butuh air bersih, bukan janji. Kondisi ini bukti kegagalan pemerintah dalam mengurus kebutuhan dasar warga,” ujarnya.
