Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menyalurkan sebagian Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kebijakan Vessel Monitoring System (VMS) sebagai bentuk bantuan bagi nelayan kecil. Usulan ini disampaikan Alex dalam rapat kerja Komisi IV DPR dengan mitra kerja pada Selasa (2/2/2026) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Heriadi atau Titiek Soeharto, ini membahas pengamanan harga dan persiapan stok bahan pangan menjelang Ramadhan 2026.
Usulan Bantuan untuk Nelayan Kecil
Alex menyatakan bahwa output utama dari kebijakan VMS adalah penerimaan negara. “Ayo kita kembalikan sebagian PNBP yang telah berhasil diperoleh di tahun 2025 lalu, untuk bantuan VMS bagi nelayan kecil kita,” ujar Alex dalam rapat tersebut. Ia menekankan pentingnya mengembalikan sebagian keuntungan negara kepada para nelayan yang menjadi tulang punggung sektor perikanan.
Fungsi dan Manfaat VMS
Vessel Monitoring System (VMS) adalah sistem pemantauan kapal perikanan yang menggunakan teknologi satelit. Sistem ini wajib dipasang pada kapal-kapal yang memiliki izin dari pemerintah pusat, umumnya kapal dengan ukuran di atas 30 GT atau kapal eks-daerah yang telah bermigrasi. Kegunaan utama VMS adalah untuk melacak posisi dan aktivitas kapal secara real-time. Selain itu, VMS juga berkontribusi pada peningkatan keselamatan pelayaran melalui fitur alarm, efisiensi operasional, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi perikanan berkelanjutan.
Pemasangan VMS dan Potensi Pendapatan Negara
Hingga April 2025, tercatat sebanyak 8.893 kapal telah terpasang VMS dari total 13.313 unit kapal yang mengantongi izin dari pemerintah pusat. Alex Indra Lukman, yang juga menjabat sebagai ketua PDI Perjuangan Sumatera Barat, mengapresiasi Menteri KKP yang telah memberikan jaminan percepatan pemberian izin bagi pengusaha perikanan yang ingin memasang VMS. “Dengan semakin banyaknya nelayan yang menggunakan VMS, tentunya akan menambah potensi pemasukan negara dari sektor ikan tangkap,” ungkap Alex.
Proyeksi Produksi Ikan Nasional
Dalam kesempatan yang sama, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono memproyeksikan produksi ikan nasional untuk periode Januari hingga Maret 2026. Angka yang diperkirakan mencapai 3,57 juta ton ini terdiri dari produksi ikan budidaya sebesar 2,05 juta ton, yang didorong oleh optimalisasi masa panen. Sementara itu, produksi ikan tangkap diproyeksikan sebesar 1,52 juta ton, dengan tetap mempertimbangkan dinamika cuaca dan musim penangkapan ikan.
