Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, mengklarifikasi pernyataannya terkait penonaktifan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK) dan menyampaikan permohonan maaf. Sebelumnya, Jaya Negara menyebut penonaktifan 24.401 penerima manfaat PBI Desil 6-10 di Kota Denpasar merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto. Ia mengakui kekeliruannya dan menjelaskan bahwa aturan yang dimaksud adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Klarifikasi dan Permohonan Maaf
“Sejujurnya sedikit pun tidak ada niat kami seperti itu. Maksud kami adalah Bapak Presiden mengeluarkan Instruksi Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN yang mana bertujuan meningkatkan akurasi data agar lebih tepat sasaran efektif dan efisien,” ujar Jaya Negara dalam keterangannya, Minggu (15/2/2026).
Jaya Negara menambahkan bahwa Keputusan Menteri Sosial Nomor 4 Poin C menyatakan PBI Jaminan Kesehatan menggunakan Desil 1-5. Ia mengaku mendapat laporan dari Dinas Sosial Kota Denpasar mengenai penonaktifan penerima manfaat PBI Desil 6-10. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemkot Denpasar berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan agar data yang dinonaktifkan dapat diaktifkan kembali menggunakan dana APBD Kota Denpasar.
“Sehingga masyarakat kami tetap mendapatkan pelayanan BPJS kesehatan di Kota Denpasar,” imbuh Jaya Negara, menegaskan komitmen Pemkot Denpasar untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait penyelesaian penonaktifan BPJS PBI Kesehatan Desil 6-10.
Tanggapan Menteri Sosial
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta Jaya Negara menarik pernyataannya. Gus Ipul menilai pernyataan Jaya Negara yang mengaitkan penonaktifan PBI JK dengan perintah Presiden Prabowo Subianto bersifat menyesatkan.
“Pernyataan itu menyesatkan dan sungguh membuat masyarakat bingung, karena yang disampaikan jauh dari fakta. Seakan-akan Presiden menginstruksikan menonaktifkan PBI. Ini sungguh menyesatkan,” kata Gus Ipul dalam siaran pers, Jumat (13/2).
