Menteri Sekretaris Negara RI, Prasetyo Hadi, mengumumkan bahwa pemerintah akan segera memulai pembangunan proyek ‘Waste to Energy’ (WTE) atau pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di 34 titik di seluruh Indonesia. Proyek ini merupakan bagian dari program hilirisasi yang akan dimulai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) pada bulan Januari hingga Maret 2025.
Dukungan Penuh untuk Solusi Sampah Komprehensif
Menyambut baik inisiatif pemerintah, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menyampaikan rasa syukurnya dan menegaskan kembali dukungannya terhadap program WTE.
“Bertahun-tahun Indonesia menghadapi masalah sampah dan tidak ada solusi komprehensifnya. Terobosan Presiden Prabowo dengan program WTE menjadi kebijakan penting dalam memenuhi hak warga untuk lingkungan hidup yang bersih dan sehat sekaligus menghasilkan energi terbarukan,” tegas Eddy, dalam keterangannya, Rabu (7/1/2025).
Eddy Soeparno mengungkapkan bahwa selama terlibat dalam penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 tentang WTE, banyak masukan yang telah disampaikan untuk memastikan implementasi program berjalan lancar dan bersinergi dengan kesiapan daerah.
“Dalam pembahasan Perpres Nomor 109 Tahun 2025 kami ikut memberikan masukan agar program ini bisa sinergi dengan kesiapan daerah mulai dari Pemda, perangkat hingga warga dalam impelementasinya,” ujar Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) tersebut.
Dialog dengan Kepala Daerah untuk Memastikan Implementasi
Selama fase persiapan program WTE, Eddy Soeparno secara aktif menjalin dialog dengan sejumlah wali kota di daerah prioritas penerapan program. Dialog ini bertujuan untuk menyerap aspirasi dan memastikan kesiapan daerah dalam menghadapi program baru tersebut.
“Kami bertemu antara lain dengan Wali Kota Bandung, Palembang, Tangsel, Yogyakarta hingga Manado, Balikpapan, hingga Denpasar,” kata Eddy.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai aspirasi disampaikan oleh para kepala daerah, termasuk mengenai upaya memaksimalkan kapasitas pengolahan sampah hingga 1.000 ton per hari dan bagaimana agar program WTE sejalan dengan upaya mengubah perilaku masyarakat di hulu.
“Berbagai aspirasi disampaikan seperti misalnya mengenai upaya memaksimalkan kapasitas 1.000 ton hingga bagaimana agar program WTE ini sejalan dengan upaya mengubah perilaku masyarakat di hulunya,” sambungnya.
Persiapan Masa Transisi dan Penguatan Pengelolaan Sampah
Eddy Soeparno juga menekankan pentingnya daerah mempersiapkan masa transisi selama program WTE dipersiapkan, khususnya dalam menghadapi lonjakan sampah saat momen-momen tertentu seperti Idulfitri atau hari-hari besar lainnya.
“Persiapan masa transisi ini dapat dilakukan dengan penguatan layanan dasar pengelolaan sampah, optimalisasi pengangkutan sampah, penataan tempat penampungan sementara, serta penertiban praktik pembuangan liar,” jelas Eddy.
Ia menambahkan bahwa penerapan pemilahan sampah sederhana di tingkat masyarakat juga perlu dilakukan, dengan fokus pada pemisahan sampah organik dan anorganik bernilai.
“Perlu dilakukan penerapan pemilahan sampah sederhana di tingkat masyarakat, dengan fokus pada pemisahan sampah organik dan anorganik bernilai,” pungkasnya.
