Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis mengungkapkan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menarik diri dari Board of Peace (Dewan Perdamaian) jika kebijakan lembaga tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai yang diperjuangkan Indonesia. Komitmen ini disampaikan Prabowo saat bertemu dengan perwakilan ormas Islam.
Prabowo Tegaskan Komitmen Kemerdekaan Palestina
Cholil Nafis menyampaikan beberapa poin penting kepada Presiden Prabowo terkait penerapan visi bahwa penjajahan harus dihapuskan sesuai amanat konstitusi. Ia menyuarakan skeptisisme terhadap upaya perdamaian mengingat Israel masih melancarkan serangan ke Gaza meskipun telah ada kesepakatan gencatan senjata.
“Saya yang menyampaikan langsung, kami skeptis karena apa? Karena Netanyahu (PM Israel Benjamin Netanyahu) sampai sekarang tidak mengakui negara Palestina. Yang kedua, serangan itu masih ada,” kata Cholil kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Selain itu, Cholil juga menekankan agar pasukan perdamaian Indonesia yang dikirim ke Gaza tidak sampai berhadapan dengan Hamas. Ia juga meminta Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump tersebut untuk tidak memperjuangkan perdamaian semu, melainkan perdamaian yang berujung pada kemerdekaan.
“Ketiga, kita ingin pasukan perdamaian kita jangan menjadi pasukan yang melawan Hamas, melawan terhadap perlawanan rakyat Palestina untuk merdeka. Yang keempat, kita tidak ingin hanya damai semu, sementara mereka terjajah, kita ingin damai dan merdeka,” ujarnya.
Sikap Prabowo: Abstain, Absen, atau Keluar
Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo merespons dengan menyatakan sikapnya. “Iya, beliau merespons yang saya sampaikan. Merespons saya bilang, jangan sampai kita melegitimasi terhadap penjajahan itu dan kita hanyalah menjadi pelengkap,” lanjut Cholil.
Cholil Nafis kemudian mengungkap sikap tegas Prabowo yang akan keluar dari Board of Peace jika tidak sesuai dan tidak sejalan dengan nilai-nilai yang diperjuangkan Indonesia. “Kata Pak Presiden, ketika itu kebijakan kemudian ada langkah yang tidak sesuai, kami akan abstain dan absen. Abstain dan absen. Kemudian ketika memang itu tidak cocok dan tidak bisa melakukan apa-apa, beliau siap keluar dari BoP itu,” ujarnya.
Menurut Cholil, pemerintah akan terlebih dahulu mencermati perkembangan situasi dalam beberapa waktu ke depan. Sikap abstain akan diambil dalam setiap agenda yang tidak sejalan dengan konstitusi Indonesia. “Ya kita minta mundur kalau tidak berpengaruh. Kalau bisa berpengaruh kita lihat dulu beberapa waktu ke depan, apakah memang ada perubahan dari masuknya Indonesia. Ketika memang tidak bisa melakukan perubahan, Pak Presiden sudah janji mau keluar. Jadi absen, abstain ketika kegiatan itu tidak sesuai dengan konstitusi kita, dan jika tidak berpengaruh maka akan keluar,” pungkasnya.
