Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menegaskan bahwa usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau pemilihan secara tidak langsung, bukanlah sekadar pragmatisme kekuasaan. Menurutnya, hal tersebut justru berkaitan erat dengan ideologi negara dan falsafah bangsa Indonesia.
Ideologi Negara dan Falsafah Bangsa
Idrus Marham menjelaskan pandangannya dalam sebuah keterangan pada Selasa (6/1/2026). Ia menyatakan, “Mengembalikan pemilihan tidak langsung bukan soal pragmatisme kekuasaan. Ini adalah soal ideologi negara dan falsafah bangsa bagaimana kedaulatan rakyat dijalankan melalui permusyawaratan dan perwakilan, sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa.”
Lebih lanjut, Idrus menilai bahwa sistem pemilihan tidak langsung berpotensi menghasilkan kepemimpinan daerah yang lebih stabil dan didasarkan pada kapasitas calon. Ia berharap sistem pemilihan kepala daerah yang akan terbentuk nantinya dapat mengedepankan nilai-nilai demokrasi Pancasila.
Menyesuaikan Jati Diri Bangsa
Menurut Idrus, pertanyaan mendasar yang perlu dijawab bukanlah sekadar memilih antara pemilihan langsung atau tidak langsung. Ia menekankan, “Pertanyaannya bukan lagi langsung atau tidak langsung. Pertanyaan dasarnya adalah: sistem pemilihan kepala daerah seperti apa yang paling sesuai dengan jati diri bangsa, Ideologi dan demokrasi Pancasila?”
Meskipun demikian, Idrus Marham mengakui bahwa usulan mengenai pemilihan kepala daerah melalui DPRD perlu dibicarakan secara matang. Penentuan sistem pilkada ke depan haruslah selaras dengan karakter dan ideologi bangsa Indonesia.
Ia juga menyoroti isu biaya pilkada yang tinggi. Menurutnya, hal tersebut jangan dipahami secara sempit, melainkan sebagai pintu masuk untuk diskusi lebih luas mengenai sistem pemilihan kepala daerah yang paling sesuai dengan kepribadian bangsa. “Pernyataan soal biaya Pilkada yang tinggi itu jangan dipahami secara sempit. Itu hanyalah pintu masuk untuk mengajak kita semua bertanya lebih jauh: sistem pemilihan kepala daerah seperti apa yang paling sesuai dengan karakter, ideologi, falsafah dan kepribadian bangsa Indonesia?” pungkasnya.
Usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD ini mencuat setelah Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025 Partai Golkar. Salah satu keputusan dalam Rapimnas tersebut memang membahas mengenai pilkada melalui DPRD dan pembentukan koalisi permanen.
