JAKARTA, Polri menyatakan keprihatinan mendalam atas kasus bunuh diri yang menimpa seorang siswa berinisial YBS (10) di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). Untuk mencegah tragedi serupa terulang, Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) Komjen Dedi Prasetyo menginstruksikan jajarannya untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap program bantuan pemerintah.
Pastikan Bantuan Tepat Sasaran
Komjen Dedi menekankan bahwa peristiwa di NTT menjadi pengingat bagi negara untuk hadir lebih cepat dan nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. Ia menegaskan, meskipun pemerintah telah menyiapkan program dan anggaran, implementasi di lapangan harus dipastikan benar-benar menyentuh keluarga yang memerlukan.
“Pemerintah punya program, siapkan anggaran, dan kita (Polri) punya semangat gotong royong. Yang harus kita pastikan adalah implementasinya benar-benar menyentuh keluarga-keluarga yang membutuhkan,” ujar Komjen Dedi dalam rapat di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/2/2026).
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara Polri, pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), serta kementerian dan lembaga terkait. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap rupiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Tragedi di NTT tidak boleh terulang. Dan Polri akan berada di garis depan untuk memastikan itu,” tegas Komjen Dedi.
APBN 2026 Fokus Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
Mantan Kapolda Kalimantan Tengah ini menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan skema APBN 2026 yang difokuskan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem. Program-program yang disiapkan mencakup bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi.
Menurutnya, jika program-program ini dikawal dengan pengawasan yang kuat, target nasional menuju 0 persen kemiskinan ekstrem dapat tercapai. “Arah kebijakan Presiden yang tertuang dalam APBN 2026 sangat relevan untuk disosialisasikan melalui Polri, karena telah menyiapkan program yang sangat lengkap guna membantu masyarakat terhindar dari kemiskinan ekstrem,” jelas Komjen Dedi.
Komjen Dedi mengutip Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, Dirgayuza Setiawan, yang menyatakan bahwa Polri memiliki potensi besar untuk menyukseskan program presiden berkat jaringan kelembagaannya yang menjangkau hingga tingkat desa.
“Tugas Polri adalah memastikan seluruh kebijakan tersebut benar-benar sampai kepada rakyat, tepat sasaran, dan berjalan efektif di lapangan,” lanjutnya.
Instruksi untuk Jajaran Polri
Masukan dari Dirgayuza tersebut menjadi landasan bagi Polri untuk bergerak lebih proaktif dalam mengawasi program bantuan pemerintah bagi masyarakat kurang sejahtera.
“Saya instruksikan kepada para Kapolres agar bersama pemerintah daerah lebih banyak turun melihat kondisi objektif di lapangan. Lakukan pendataan keluarga miskin ekstrem secara langsung, bantu verifikasi data, dan dampingi masyarakat agar bisa mengakses seluruh program bantuan pemerintah,” tegas Komjen Dedi.
Jajaran Polri juga diperintahkan untuk memastikan masyarakat memahami hak-hak mereka dan cara mendapatkan bantuan pemerintah sesuai program yang telah dicanangkan. “Polri harus menjadi jembatan kehadiran negara. Jangan sampai ada warga yang berhak menerima bantuan tetapi tidak mengetahui caranya atau kesulitan mengaksesnya,” tambah Komjen Dedi.
Program Pemerintah yang Diawasi Polri:
- Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga
- Bantuan Sembako Rp200 ribu per bulan bagi 18,3 juta keluarga
- Beasiswa PIP, KIP Kuliah, dan Beasiswa Sekolah Rakyat Berasrama
- Bantuan Permakanan bagi lansia dan disabilitas
- Bantuan Anak Yatim Piatu (YAPI)
- PBI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 96,8 juta masyarakat
- Program Rumah Sejahtera Terpadu (RST)
- Subsidi listrik, LPG, BBM, pupuk, dan KUR
- Sertifikat halal gratis bagi UMK
- Uang saku magang bagi fresh graduate
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 82,9 juta penerima manfaat
- Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi 130,3 juta masyarakat
Komjen Dedi menegaskan bahwa pengawalan program pemerintah oleh kepolisian harus nyata hingga ke lapangan. Ia memperingatkan jajarannya untuk tidak membuat laporan yang sekadar menyenangkan atasan (ABS – asal bapak senang).
“Semua program ini adalah wujud nyata kehadiran negara. Tugas Polri memastikan masyarakat mengetahui, mengakses, dan menerima haknya dengan mudah,” pungkas Komjen Dedi.
