Wakil Ketua MPR RI, Arcandra Muhammad Akbar, mengapresiasi kinerja Kementerian Sosial (Kemensos) dalam menerjemahkan gagasan Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan keberlanjutan dan ketepatan program-program prioritas nasional.
Tiga Mandat Utama Presiden Prabowo
Arcandra menyoroti keberhasilan Kemensos dalam mengimplementasikan tiga mandat utama dari Presiden Prabowo, yaitu:
- Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
- Penyaluran bantuan sosial (bansos).
- Program Sekolah Rakyat.
“Ini adalah hal luar biasa yang dilakukan oleh Mensos dan Wamensos, yaitu menerjemahkan dan mengimplementasikan gagasan presiden sesuai Asta Cita, semoga program-program ini bisa berjalan dengan baik dan kita bisa berkolaborasi,” ujar Arcandra dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (16/1/2026).
Pernyataan ini disampaikan Arcandra saat audiensi jajaran kepala daerah dari Provinsi Sulawesi Tengah dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Kantor Kementerian Sosial, Kamis (15/1). Audiensi tersebut digelar usai peluncuran Sekolah Rakyat oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (12/1) di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 9 Banjarbaru.
Kolaborasi Data dan Rencana Sekolah Rakyat
Pembahasan utama dalam audiensi meliputi kolaborasi data tunggal serta rencana pengadaan Sekolah Rakyat rintisan dan permanen di setiap kabupaten di Sulawesi Tengah. Para kepala daerah menunjukkan komitmen kuat untuk bersinergi mendukung program prioritas presiden.
Bupati Poso, Verna Gladies Merry Inkiriwang, menyatakan kesiapan mendirikan Sekolah Rakyat permanen. “Semoga harapan ini bisa terealisasi cepat, banyak harapan dan keinginan dari kami terkait program prioritas presiden ini,” katanya.
Sementara itu, Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady menilai Sekolah Rakyat sebagai terobosan baru yang berpotensi meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sekaligus menekan angka kemiskinan di daerahnya.
Sekolah Rakyat sebagai Miniatur Pengentasan Kemiskinan
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyambut baik niat para kepala daerah. Ia menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan miniatur upaya pengentasan kemiskinan melalui pemeliharaan dan pendidikan anak-anak terlantar. Gus Ipul menayangkan kisah inspiratif siswa Sekolah Rakyat di Banjarbaru yang mendapat apresiasi dari Presiden dan tamu undangan.
Gus Ipul menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan harus dimulai dari data yang akurat, sesuai arahan Presiden Prabowo yang dibenahi oleh Kemensos. “Mulailah bekerja dengan data, data dulu dibenarkan baru yang lain,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa tugas strategis Kemensos adalah pemutakhiran data DTSEN sebagai acuan penyaluran bantuan sosial dan penentuan anak dari keluarga termiskin yang berhak masuk Sekolah Rakyat. “Sekolah Rakyat ini adalah persembahan dari Presiden Prabowo untuk rakyat yang paling miskin, di mana anak disekolahkan dan lulus, orang tuanya pun naik kelas dan tidak menerima bansos lagi,” jelasnya.
Fokus Bantuan Sosial dan Pemberdayaan
Wakil Ketua MPR RI Arcandra Muhammad Akbar berharap program Sekolah Rakyat dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menambahkan bahwa selain Sekolah Rakyat dan DTSEN, Kemensos akan mengintervensi melalui program bantuan dan pemberdayaan sosial, dengan fokus khusus pada daerah di luar Jawa. “Mari kita berkolaborasi dan bersinergi dalam pemutakhiran data agar betul-betul valid sehingga bantuan sosial bisa tepat sasaran dan data makin akurat, yang berhak menerima akan menerima, dan yang tidak berhak tidak menerima,” kata Agus Jabo.
Transparansi Data dan Kolaborasi Pusat-Daerah
Menjelang penutupan audiensi, Gus Ipul menekankan pentingnya transparansi data yang terus berubah. Ia menyatakan bahwa Kemensos membuka akses data agar masyarakat dapat berpartisipasi, sebuah keterbukaan yang menurutnya terwujud di era Presiden Prabowo.
Gus Ipul menutup audiensi dengan ajakan untuk bekerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah. “Mari kita tindaklanjuti ini, bekerja bersama pusat dan daerah, saya enggak mau kita jalan sendiri-sendiri, data dikerjakan bersama dengan bupati dan wali kota, karena itu adalah perintah presiden,” katanya.
Audiensi tersebut dihadiri oleh sejumlah kepala daerah, antara lain Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi, Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu, Bupati Parigi Moutong Erwin Burase, Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi, Bupati Poso Verna Gladies Merry Inkiriwang, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Morowali Alkaf, Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady, serta Bupati Buol Risharyudi Triwibowo.
