Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, atau yang akrab disapa Rerie, menekankan pentingnya aspek inklusivitas dalam pembangunan nasional. Ia mendorong agar kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di Indonesia diberikan secara konsisten.
“Ketersediaan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas harus dikedepankan dalam setiap langkah pengembangan perekonomian nasional, sebagai bagian upaya menghadirkan partisipasi aktif setiap warga negara dalam proses pembangunan,” ujar Rerie dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/2/2026).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 menunjukkan tingkat partisipasi kerja penyandang disabilitas di Indonesia masih rendah. Diperkirakan, hanya sekitar 21,65% hingga 23% yang aktif bekerja.
Rerie mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengamanatkan kuota pekerja difabel. Kantor pemerintah, BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan minimal 2% penyandang disabilitas dari total karyawan. Sementara itu, perusahaan swasta diwajibkan mempekerjakan minimal 1%.
“Amanat UU No. 8/2016 itu harus benar-benar dipatuhi dan direalisasikan oleh pihak-pihak terkait, sebagai bagian upaya mewujudkan inklusivitas dan proses pembangunan yang lebih merata,” tegas Rerie.
Anggota Komisi X DPR RI ini menambahkan, sejumlah hambatan perlu segera diatasi dengan langkah nyata. Hambatan tersebut meliputi terbatasnya akses pekerjaan, stigma sosial, kurangnya pelatihan vokasional, dan tingkat pendidikan yang mayoritas masih rendah.
“Dalam upaya merealisasikan langkah tersebut, membutuhkan keterlibatan pihak-pihak terkait di sejumlah sektor seperti antara lain sektor pendidikan, bisnis, pemerintahan, dan masyarakat,” jelas Rerie.
Ia menekankan perlunya kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak. “Sehingga harus segera dibangun kolaborasi yang kuat antara pihak-pihak terkait tersebut dalam upaya meningkatkan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam proses pembangunan,” tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu.
Rerie berharap amanat konstitusi dapat terwujud sepenuhnya. “Agar proses dan tahapan pembangunan yang dijalankan dapat dinikmati manfaatnya oleh setiap anak bangsa, termasuk para penyandang disabilitas di Tanah Air,” pungkasnya.
