Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan penanggulangan kemiskinan melalui perluasan digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) di 40 wilayah percontohan pada tahun 2026. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi data dan memastikan bantuan sosial tersalurkan secara tepat sasaran.
Keamanan Sistem dan Basis Data KTP
Salah satu upaya yang dilakukan Kemendagri adalah memastikan keamanan sistem perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi masyarakat, terutama di wilayah percontohan. KTP sendiri merupakan basis utama dalam penyusunan data penerima bansos.
Ribka menjelaskan bahwa program perluasan piloting digitalisasi penyaluran bansos ini dirancang untuk menguji kesiapan infrastruktur dan akurasi data di tingkat daerah sebelum diimplementasikan secara nasional. Ke-40 wilayah tersebut dipilih berdasarkan kesiapan jaringan internet dan komitmen Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing.
“Kami berharap Bapak dan Ibu Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dapat mendukung penuh pelaksanaan piloting digitalisasi bansos ini, mengingat perluasan piloting menjadi bagian dan tahapan penting untuk menguji kesiapan, keandalan, dan keakuratan sasaran penerima bantuan sosial,” kata Ribka dalam keterangan tertulis, Rabu (4/2/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Ribka saat Rapat Sosialisasi Digitalisasi Bansos kepada 40 Daerah Perluasan yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada Selasa (3/2).
Digitalisasi Sebagai Instrumen Strategis
Ribka menekankan bahwa digitalisasi bukan sekadar penerapan teknologi, melainkan sebuah instrumen strategis untuk memetakan warga miskin secara lebih akurat. Dengan data yang terkonsolidasi, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bergerak lebih sinkron dalam melakukan intervensi penanggulangan kemiskinan dari level paling bawah.
Keberhasilan program ini, lanjutnya, tidak hanya bergantung pada Kementerian Sosial (Kemensos) semata, tetapi membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah (Pemda). Inisiatif ini sejalan dengan visi Asta Cita Presiden keenam, yaitu ‘Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan’.
Ribka juga mengimbau daerah yang menjadi wilayah percontohan tahun 2026 untuk belajar dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi telah lebih dahulu menjadi daerah percontohan pada tahun 2025 dan dinilai berhasil dalam pelaksanaan digitalisasi penyaluran bansos.
Dukungan Lintas Kementerian dan Lembaga
Forum sosialisasi tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, antara lain Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan selaku Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. Perwakilan dari kementerian dan lembaga lainnya juga turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Simak juga video terkait: ‘Heboh Penerima Bansos di Bogor Punya Mobil’: [Gambas:Video 20detik]
