Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengusulkan agar Badan Gizi Nasional (BGN) segera membentuk kanal pengaduan masyarakat secara daring. Langkah ini diusulkan untuk meningkatkan transparansi dan kualitas pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Laporan Masyarakat Mengenai Kualitas Makanan MBG
Charles Honoris mengungkapkan bahwa hingga saat ini, pihaknya masih menerima berbagai laporan dari masyarakat terkait kualitas makanan MBG. Laporan tersebut mencakup makanan yang tidak layak saji, baik karena kandungan gizi yang tidak seimbang maupun karena kondisi makanan yang sudah rusak, busuk, atau kedaluwarsa.
“Saat ini kami masih menerima banyak laporan dari masyarakat tentang makanan MBG yang tidak layak saji-baik karena kandungan gizinya yang tidak seimbang maupun karena kondisi makanan yang telah rusak, busuk, atau kadaluwarsa,” ujar Charles di Jakarta, Jumat (23/1/2026).
Lebih lanjut, Charles menyoroti adanya laporan mengenai penggunaan ultra-processed food (UPF) seperti sosis, nugget, dan makanan kemasan tinggi gula yang berlebihan dalam program MBG. Menurutnya, jenis makanan tersebut bertentangan dengan tujuan utama program MBG yang seharusnya meningkatkan kualitas gizi anak.
Kanal Pengaduan untuk Pengawasan Program MBG
Ketua DPP PDIP Bidang Jaminan Sosial ini berpendapat bahwa kanal pengaduan yang terintegrasi akan mempermudah masyarakat dalam menyampaikan keluhan mereka secara langsung. Hal ini diharapkan dapat mempercepat dan mengefektifkan proses penanganan masalah yang muncul.
“Dengan anggaran lebih dari Rp 3 triliun untuk program digitalisasi saya rasa bukan hal yang sulit bagi BGN untuk mengadakan fasilitas ini,” ujar Charles.
Charles mengacu pada aplikasi JAKI yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta sebagai contoh kanal aduan yang efektif. Melalui JAKI, warga dapat melaporkan berbagai permasalahan disertai bukti foto sebelum ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Ia menilai BGN dapat mengadopsi model serupa untuk program MBG.
Menurutnya, keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari dampak nyata terhadap kualitas gizi dan kesehatan masyarakat. Kanal pengaduan ini akan berfungsi sebagai mekanisme korektif yang mendorong penyedia makanan (SPPG) untuk terus meningkatkan kualitas produk yang diberikan kepada anak-anak dan kelompok rentan lainnya.
“Keberhasilan program MBG seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi dari dampak nyata terhadap kualitas gizi dan kesehatan masyarakat. Kanal pengaduan ini akan menjadi mekanisme korektif yang memaksa penyedia makanan (SPPG) untuk terus memperbaiki kualitas produk yang diberikan kepada anak-anak dan kelompok rentan lainnya,” tegas Charles.
