Wakil Ketua DPRD Surabaya, Laila Mufidah, mendesak pemerintah kota untuk memastikan penanganan dan pengelolaan sampah di Surabaya berjalan optimal demi kenyamanan warga. Ia menekankan pentingnya mencegah penumpukan sampah di berbagai titik kota.
Sampah Ancam Kenyamanan dan Kesehatan Warga
Menurut Laila, penumpukan sampah tidak hanya menimbulkan bau tidak sedap dan risiko penyakit, tetapi juga merusak estetika kota serta mengganggu kenyamanan warga. “Jangan sampai ada penumpukan sampah,” tegas Laila dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/1/2026).
Ia menambahkan bahwa pengelolaan sampah yang tidak serius dapat menimbulkan berbagai persoalan di masyarakat urban. Penanganan yang tidak profesional dikhawatirkan dapat melahirkan problematika kota dan mengusik kenyamanan warga. Laila menegaskan bahwa bagaimanapun kondisinya, Surabaya harus terhindar dari persoalan sampah.
Saat ini, Surabaya menghasilkan sekitar 1.600 ton sampah per hari. Sampah tersebut meliputi sampah organik, anorganik, dan plastik yang berasal dari rumah tangga, tempat usaha, hingga industri. Laila meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya untuk terus mengoptimalkan pengelolaan sampah, karena prioritas utama warga adalah lingkungan yang bersih dan bebas dari tumpukan sampah yang menimbulkan bau.
Peran Aktif Warga dan Pengembang
Laila mendorong agar tidak ada penumpukan sampah, baik di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) maupun di sudut-sudut kota. Ia juga menekankan pentingnya kesadaran pengembang perumahan dalam mengelola sampah di wilayah mereka. Selain itu, setiap kampung diminta membuat kesepakatan bersama terkait pengelolaan sampah lokal sebelum dibuang ke TPS.
“Kita semua tidak ingin fenomena penumpukan sampah di Jakarta terjadi di Surabaya. Kami yakin Pemkot mampu mengelola sampah dengan optimal,” ujar Laila.
Ia juga mendorong peran aktif warga di tingkat kampung dalam menjaga kebersihan lingkungan, mengingat petugas DLH tidak selalu menjangkau perkampungan. Terkait petugas pengangkut sampah menggunakan gerobak di kampung, Laila menyatakan hal tersebut perlu dirundingkan bersama, terutama mengenai pembiayaan. Pemkot diminta mendukung penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di tingkat kampung.
“Pemkot Surabaya harus konsisten memberikan bantuan seperti tong sampah, gerobak, hingga sarana penunjang lainnya demi kebersihan kampung,” papar Laila.
Dorong Armada Modern dan Apresiasi TPS RDF
Laila mendesak DLH untuk tertib dan rutin mengangkut sampah di TPS. Selama ini, sampah rumah tangga diangkut petugas mandiri dari kampung atau perumahan menuju TPS, sebelum akhirnya diangkut DLH ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo. Ia meminta batas waktu pengangkutan sampah dari TPS sebelum pukul 07.00 WIB, bertepatan dengan jam masuk kerja dan sekolah.
Menurut Laila, sebagai kota metropolitan, Surabaya seharusnya menggunakan armada pengangkut sampah modern, bukan lagi truk sampah lendir. Ia menilai masih ada truk sampah yang hanya ditutup terpal, sehingga perlu pembenahan manajemen dan optimalisasi armada pengangkut.
Meski demikian, Laila mengapresiasi langkah Pemkot Surabaya dalam mengelola sampah menjadi energi alternatif melalui TPS RDF (Refuse Derived Fuel) di TPS 3R Tambak Osowilangun. Hasil pengeringan sampah ini dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif industri. Pemkot Surabaya tengah berkoordinasi dengan industri Semen Gresik terkait pemanfaatan RDF.
DPRD bersama Pemkot Surabaya telah menganggarkan Rp 30 miliar untuk pengoperasian TPS RDF.
“Kami mendukung upaya Pemkot Surabaya untuk mengatasi problematika kota soal sampah. Apalagi saat ini tengah dijalankan program kampung zero waste. Kampung nol sampah di Surabaya,” ucap Laila.
Optimalkan Pengelolaan Sampah Organik dan Bank Sampah
Laila menyampaikan bahwa jumlah sampah di Surabaya berkisar antara 1.600 hingga 1.800 ton per hari. Ia mendorong agar pengelolaan sampah organik lebih dimaksimalkan untuk mereduksi volume sampah secara signifikan. Politisi perempuan dari PKB ini mengakui program kampung zero waste dan bank sampah belum berjalan optimal karena pengelolaannya belum tertata, sehingga pemilahan sampah belum maksimal.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Surabaya, Dedik Irianto, menyampaikan bahwa sampah organik di Surabaya telah dipilah dan diolah. Saat ini, Surabaya memiliki 27 rumah kompos dan 12 TPS 3R. “Selain rumah kompos, Surabaya juga punya 12 TPS 3R. Bahkan kami saat ini juga tengah mengembangkan TPS RDF (Refuse Derived Fuel) yang bisa jadi bahan bakar alternatif,” pungkas Dedik.
