Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh, mengungkapkan bahwa sebanyak 17.000 Kartu Keluarga (KK) atau sekitar 70.000 jiwa masih bertahan di pengungsian pasca bencana yang melanda provinsi tersebut. Angka ini disampaikan Dek Fadh saat memberikan paparan di hadapan pimpinan MPR RI di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, pada Selasa (10/2/2026).
Dampak Luas Bencana Aceh
Dek Fadh memaparkan bahwa total penduduk yang terdampak bencana mencapai 2,5 juta jiwa, tersebar di 203 kecamatan dan 3.046 desa atau gampong. Dari jumlah tersebut, 562 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara 29 lainnya masih berstatus hilang.
“Korban hilang sampai saat ini dan tidak ada pergerakan lagi adalah di 562 orang meninggal dunia dan 29 orang hilang,” ujar Dek Fadh.
Bencana ini juga menyebabkan kerusakan masif pada fasilitas umum. Tercatat 227 kantor pemerintahan, 641 tempat ibadah, 1.200 sekolah, dan 738 dayah atau pesantren mengalami kerusakan. Selain itu, 146 rumah sakit dan puskesmas, serta 2.500 titik infrastruktur juga terdampak.
Kerugian Ekonomi dan Infrastruktur
Kerusakan infrastruktur juga terlihat dari ambruknya 599 titik jembatan. Sektor ekonomi masyarakat juga tak luput dari dampak, dengan 225.000 unit rumah dilaporkan terdampak, baik rusak ringan, sedang, maupun parah, bahkan hilang. Sektor peternakan, pertanian, dan perikanan juga mengalami kerugian signifikan.
“Kemudian ada di slide berikutnya ada yang rusak ringan, rusak sedang, dan rusak parah dan juga hilang. Kemudian ada 77.000 sekian ekor ternak terdampak, 56.000 hektar sawah, dan 100.000 hektar kebun, dan 30.000 hektar adalah tambak,” imbuhnya.
Kunjungan Pimpinan MPR RI
Kunjungan pimpinan MPR RI ke Aceh pada Selasa (10/2/2026) ini bertujuan untuk meninjau langsung kondisi pasca bencana. Rombongan dipimpin oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, didampingi Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, Rusdi Kirana, Eddy Soeparno, Edhi Baskoro Yudhoyono, dan A. M. Akbar Supratman. Pimpinan dari semua fraksi dan Kelompok DPD juga turut hadir, bersama dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala BPOM Taruna Ikrar.
