Publik Indonesia digegerkan oleh video viral seorang alumni Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) berinisial DS yang menyatakan ‘cukup saya WNI, anak jangan’ di media sosial. Pernyataan ini memicu kontroversi dan menarik perhatian sejumlah tokoh, termasuk Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) serta anggota DPR RI.
Kronologi Pernyataan Viral
Dalam video yang beredar, DS memperlihatkan sebuah paket dari Home Office Inggris yang berisi surat penerimaan anak keduanya sebagai warga negara Inggris. Ia mengungkapkan kebahagiaannya atas dokumen tersebut, yang disebutnya akan mengubah nasib dan masa depan anak-anaknya.
“Ini adalah surat dari Home Office Inggris, yang menyatakan anak aku yang kedua sudah diterima jadi WN Inggris,” ujarnya dalam video. Ia kemudian menambahkan, “I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu.”
Suami DS Diduga Belum Penuhi Kewajiban Kontribusi
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) telah memanggil suami DS, yang berinisial AP, seorang alumni LPDP. Pemanggilan ini terkait dugaan AP belum menyelesaikan kewajiban kontribusi setelah menamatkan studinya.
“LPDP tengah melakukan pemanggilan kepada Saudara AP untuk meminta klarifikasi serta melakukan proses penindakan dan pengenaan sanksi sampai pengembalian seluruh dana beasiswa,” bunyi keterangan LPDP, Minggu (22/2/2026), jika terbukti kewajiban berkontribusi di Indonesia belum dipenuhi.
Ketentuan LPDP mewajibkan seluruh penerima dan alumni untuk melaksanakan masa pengabdian kontribusi di Indonesia selama dua kali masa studi ditambah satu tahun. DS sendiri telah menyelesaikan studi S2 dan masa pengabdiannya pada 31 Agustus 2017. Namun, suaminya, AP, diduga belum menuntaskan kewajiban tersebut.
Wamendiktisaintek: Beasiswa adalah Utang Budi
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Stella Chrstie, angkat bicara mengenai polemik alumni LPDP tersebut. Ia menegaskan bahwa setiap beasiswa dari negara sejatinya adalah utang budi.
“Saya pernah dikecam netizen ketika mengimbau penerima beasiswa S1 luar negeri Kemdiktisaintek bahwa beasiswa adalah utang. Namun kenyataannya memang demikian: setiap beasiswa dari negara adalah utang budi,” kata Stella, Minggu (22/2/2026).
Stella menilai kontroversi ini mencerminkan kegagalan moral di tahap awal. Ia berpendapat bahwa pembatasan sistem beasiswa yang berlebihan tidak selalu menyelesaikan masalah, melainkan dapat menumbuhkan sikap sinis. Menurutnya, yang lebih dibutuhkan adalah kepercayaan dan ruang bagi penerima beasiswa untuk berkontribusi.
Ia mencontohkan para ilmuan diaspora Indonesia yang berdedikasi untuk bangsa. Stella menekankan bahwa rasa syukur kepada negara dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk kontribusi.
Stella juga memberikan tips bagi penerima beasiswa negara, antara lain fokus pada manfaat bagi individu di Indonesia dan menanamkan kebanggaan berbahasa Indonesia di rumah, bahkan kepada pasangan yang bukan penutur asli.
Anggota DPR: Pernyataan DS Tidak Etis
Anggota Komisi XI DPR RI, Melchias Markus Mekeng, menilai pernyataan DS yang viral tersebut tidak etis. Ia mengingatkan bahwa beasiswa LPDP berasal dari uang rakyat.
“Saya sih menyayangi ya kepada orang yang terima LPDP itu. Dapat beasiswa itu satu keberuntungan, dan itu kan uangnya kan dari negara. Iya kan? Dan negara itu kan dari rakyat juga,” ujar Mekeng, Minggu (22/2/2026).
Mekeng menambahkan bahwa meskipun setiap orang berhak menentukan kewarganegaraan, ucapan DS yang seolah merendahkan bangsa Indonesia tidak pantas disampaikan ke publik. Ia menekankan pentingnya kebanggaan terhadap bangsa, budaya, dan leluhur.
“Jadi, itu hak dia mau menentukan, mau jadi warga negara apapun, itu haknya. Tapi tidak perlu membuat statement yang satir, yang miris, nyinyir begitu. Apalagi dia mendapatkan program LPDP. Gitu loh. Yang dibiayai oleh negara. Jadi ya, ya mestinya sadar diri lah menurut saya,” tegas Mekeng.
Ia berharap DS dapat menyadari posisinya dan bersyukur atas kesempatan yang diberikan negara, serta tidak membuat pernyataan yang merendahkan bangsa.
