Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese secara resmi menandatangani Traktat Keamanan Bersama Indonesia-Australia di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (6/2/2026). Penandatanganan ini menegaskan komitmen kedua negara untuk menjaga stabilitas kawasan Indopasifik.
Penandatanganan Bersejarah di Istana Merdeka
Acara penandatanganan dokumen perjanjian strategis ini turut dihadiri oleh sejumlah menteri dari kedua negara. Dari pihak Indonesia, hadir Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Sementara itu, Australia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Penny Wong.
Prabowo: Penegasan Hubungan Erat dan Komitmen Bertetangga Baik
Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa perjanjian keamanan bersama ini merupakan penegasan hubungan erat antara Indonesia dan Australia. Ia menekankan bahwa perjanjian ini bertujuan untuk menjaga keamanan nasional masing-masing negara serta berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas kawasan.
“Perjanjian keamanan bersama ini mencerminkan tekad kedua negara untuk terus bekerja sama secara erat dalam menjaga keamanan nasional masing-masing. Serta berkontribusi nyata bagi perdamaian dan stabilitas kawasan Indopasifik,” ujar Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan komitmen Indonesia terhadap prinsip bertetangga baik dan kebijakan luar negeri yang bebas aktif. Ia menambahkan, “Indonesia dan Australia ditakdirkan untuk hidup berdampingan dan kita memilih membangun hubungan tersebut atas dasar saling percaya dan iktikad baik.”
Presiden Prabowo juga menyampaikan aspirasi Indonesia untuk bersahabat dengan semua negara. “Indonesia ingin bersahabat dengan semua pihak dan kita tidak punya musuh manapun, untuk kami meyakini bahwa perjanjian ini akan menjadi salah satu pilar penting bagi stabilitas dan kerja sama di kawasan kita,” tuturnya.
Albanese: Indonesia Sahabat Dekat, Bukan Sekadar Mitra
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengapresiasi tercapainya kesepakatan Traktat Keamanan Bersama sebagai penguatan kemitraan strategis. Ia menilai hubungan Indonesia dan Australia telah berkembang menjadi lebih dari sekadar mitra kerja, melainkan sahabat dekat.
Albanese menandai momen ini sebagai peristiwa bersejarah, mengingat perjanjian serupa terakhir kali ditandatangani tiga dekade lalu, yaitu pada masa pemerintahan PM Australia Paul Keating dan Presiden RI Soeharto pada Desember 1995.
“Perjanjian ini mencerminkan persahabatan yang erat, kemitraan, dan kepercayaan yang mendalam antara kedua negara kita di bawah Kemitraan Strategis Komprehensif kita. Ini dibangun di atas sejarah kerja sama pertahanan yang dimulai sejak tiga dekade lalu pada masa pemerintahan Keating dan Soeharto, yang ditandatangani pada bulan Desember 1995,” jelas Albanese.
Ia melanjutkan, “Hari ini saya sangat senang menandatangani perjanjian ini dengan Bapak Presiden. Sebuah momen bersejarah dalam hubungan negara kita dan pengakuan bahwa cara terbaik untuk menjamin perdamaian dan stabilitas di kawasan kita adalah dengan bertindak bersama.”
Albanese juga menyoroti kepemimpinan Presiden Prabowo dalam memajukan keamanan kawasan. “Perjanjian ini menandakan bahwa hubungan Australia dan Indonesia lebih kuat dari sebelumnya. Fakta bahwa kita menandatangani perjanjian ini hari ini adalah bukti kepemimpinan kuat Presiden Prabowo dan komitmen pribadinya untuk memajukan keamanan di kawasan kita dan bahkan di seluruh dunia,” katanya.
“Seperti yang telah saya katakan, perjanjian ini merupakan perpanjangan signifikan dari kerja sama keamanan dan pertahanan kita yang sudah ada. Ini menunjukkan kekuatan kemitraan kita dan kedalaman kepercayaan serta kerja sama kita. Australia dan Indonesia berbagi salah satu batas maritim terpanjang di dunia, yang secara alami menjadikan kita mitra dekat. Namun hari ini, kita lebih dari sekadar mitra; kita adalah sahabat dekat,” tegas Albanese.
Menlu Sugiono: Bukan Pakta Militer, Melainkan Forum Konsultasi
Menteri Luar Negeri RI Sugiono memberikan klarifikasi bahwa Traktat Keamanan Bersama ini bukanlah sebuah pakta militer. Ia menjelaskan bahwa perjanjian tersebut merupakan hasil konsultasi kedua negara yang didasarkan pada hukum internasional dan penghormatan terhadap integritas serta kedaulatan masing-masing negara.
Sugiono mengingatkan bahwa perjanjian serupa pernah ada pada tahun 1995. “Yang kalau ditinjau dari sisi historisnya, perjanjian ini bukanlah merupakan sesuatu yang baru, modelnya juga kita mengambil model dari apa yang disebut Lombok Treaty tadi disampaikan di tahun ’95. Kemudian isu-isu yang menjadi concern bersama tentang keamanan nanti dibahas dalam forum konsultasi ini. Intinya kurang lebih seperti itu,” terangnya.
Ia menegaskan, “Ini bukan merupakan pakta, ini bukan merupakan, bukan pakta pertahanan, bukan pakta militer gitu. Tidak ada yang kemudian seperti yang tadi disampaikan bahwa ancaman terhadap satu negara merupakan dipersepsikan sebagai bahaya juga atau bagi negara yang lain, tidak seperti itu. Ini adalah forum konsultasi tentang situasi keamanan di wilayah.”
Menurut Sugiono, traktat ini akan memfasilitasi berbagai forum konsultasi bilateral dan multilateral yang telah berjalan, serta membangun ruang dialog rutin untuk pertukaran pandangan mengenai situasi keamanan dan kepentingan strategis.
“Oleh karena itu seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden, kita ingin jadi tetangga yang baik. Oleh karena itu ya kita saling membicarakan tantangan-tantangan yang kita hadapi, bagaimana mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan bagaimana bekerja sama untuk bisa mengambil sesuatu yang baik dari situasi yang ada sekarang,” imbuhnya.
Manfaat bagi Indonesia: Stabilitas dan Kesejahteraan
Sugiono menjelaskan bahwa posisi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika global dan regional yang saling memengaruhi. Stabilitas dan perdamaian kawasan menjadi prasyarat penting bagi Indonesia untuk mencapai kepentingan nasionalnya, termasuk menjaga integritas wilayah, kedaulatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kita punya kepentingan nasional. Kepentingan nasional kita adalah menjaga integritas wilayah yang pertama ya, kemudian kedaulatan kita. Kemudian yang juga merupakan sesuatu yang penting dan menjadi program dari pemerintahan pimpinan oleh Pak Presiden Prabowo adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” papar Sugiono.
Ia menekankan bahwa tanpa suasana yang stabil dan damai, tujuan strategis Indonesia akan sulit tercapai. Potensi konflik dan ketegangan justru dapat menghambat upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan.
“Jadi di situ saya kira kenapa kita penting untuk membuat kerja sama-kerja sama dengan negara-negara di kawasan, negara-negara di sekeliling kita supaya apa yang menjadi tujuan dan kepentingan kita itu bisa terlaksana dan tercapai,” pungkasnya.
