Tentara Nasional Indonesia (TNI) tengah mempersiapkan pengiriman pasukan penjaga perdamaian ke Gaza, Palestina. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan fokus utama misi ini adalah pada bantuan kemanusiaan, rekonstruksi wilayah, serta upaya menjaga gencatan senjata.
Fokus Misi Kemanusiaan dan Gencatan Senjata
Juru bicara Kemlu, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, menjelaskan bahwa keterlibatan Indonesia di Gaza akan lebih diarahkan pada aspek kemanusiaan dan rekonstruksi. “Kalau untuk keterlibatan Indonesia sudah dijelaskan bahwa lebih fokus pada humanitarian (kemanusiaan), bantuan rekonstruksi, sama untuk mendukung gencatan senjata,” ujar Vahd di Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).
Meskipun persiapan pengiriman pasukan sedang berlangsung, Vahd mengakui bahwa belum ada kepastian mengenai jadwal pasti keberangkatan maupun jumlah personel yang akan ditugaskan. “Kalau untuk proses persiapan, memang Indonesia melakukan persiapan tersebut. Mengenai timeline, ini belum ada yang definitif. Jumlah juga belum definitif,” tuturnya.
Vahd juga menekankan adanya pertimbangan matang dari pihak Indonesia terkait keterlibatan dalam misi tersebut. “Ya memang ada reservasi-reservasi dari kita untuk tidak terlibat dalam yang tidak sejalan dengan garis kita. Jadi itu yang saat ini memang pembahasannya berlangsung,” imbuhnya.
Persiapan TNI AD dan Koordinasi Mabes
Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak mengonfirmasi bahwa TNI AD telah memulai persiapan pasukan untuk misi perdamaian di Gaza. Persiapan ini dilakukan sembari menunggu arahan resmi dari Markas Besar (Mabes) TNI mengenai kebutuhan spesifik dan karakter personel yang akan ditugaskan.
“Ya, itu kan masih terus berjalan ya. Jadi kan kami menunggu dari hasil koordinasi yang mengoordinir di Gaza. Nanti ke Mabes TNI. Mabes TNI nanti ke Mabes AD memerlukan pasukan personel yang berkarakter apa. Ini kami siapkan. Ya, begitu,” kata Maruli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2).
Jumlah Personel Masih Tentatif
Mengenai estimasi jumlah personel yang akan dikirimkan, Maruli menyatakan angka tersebut masih bersifat tentatif dan belum ada keputusan final. Hal ini masih menunggu hasil negosiasi dan koordinasi lanjutan di tingkat Mabes TNI.
“Ya, bisa satu brigade, 5.000-8.000 mungkin. Tapi masih bernego semua, belum, belum pasti. Jadi enggak ada, belum ada kepastian angka sampai sekarang,” ungkapnya.
Menunggu Keputusan Presiden dan Pengalaman Misi PBB
Sementara itu, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita menyatakan bahwa pihak TNI masih menunggu keputusan final dari Presiden RI. Ia menambahkan bahwa personel yang akan diberangkatkan akan dipilih berdasarkan pengalaman mereka dalam misi penjaga perdamaian bentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Saya kira kita udah punya pengalaman ya, ada UNIFIL yang pernah ke sana, satuan-satuan yang pernah dikirim ke sana, inilah nanti yang akan kita rekrut,” ujar Tandyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2).
