Sejumlah serikat pekerja mendeklarasikan dukungan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah kendali langsung Presiden. Langkah ini diambil sebagai penolakan terhadap potensi politisasi institusi penegak hukum tersebut.
Deklarasi di Tugu Proklamasi
Deklarasi dukungan ini disampaikan oleh tiga konfederasi besar serikat pekerja: Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). Kegiatan yang dihadiri sekitar 2.500 orang ini berlangsung di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis (12/2/2026) siang.
Acara tersebut dihadiri oleh para pimpinan serikat pekerja, termasuk Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea, Presiden KSPI Said Iqbal, dan Presiden KSBSI Ely Rosita Silaban. Mereka secara tegas menyampaikan poin-poin yang menjadi landasan deklarasi.
Poin-poin Deklarasi
Deklarasi tersebut memuat beberapa poin penting, di antaranya:
- Mendukung Polri tetap berada di bawah Presiden RI, bukan di bawah kementerian atau lembaga lainnya.
- Menolak segala bentuk politisasi dan militerisasi Polri, serta menilai penempatan Polri di bawah kementerian sebagai tindakan inkonstitusional yang bertentangan dengan semangat Reformasi.
- Memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan Presiden RI.
- Mendesak agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan segera disahkan.
- Menegaskan komitmen untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
