Jakarta – Tiga konfederasi serikat buruh terbesar di Indonesia, yakni Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), menyatakan dukungan penuh agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah lembaga kepresidenan. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum (DPU) dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada Rabu (18/2/2026).
Peran Strategis Buruh dalam Reformasi Polri
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, ini menyoroti peran penting elemen masyarakat, khususnya serikat buruh, dalam mengawal reformasi Polri. Habiburokhman menekankan signifikansi gerakan buruh baik dari segi jumlah maupun kedudukan strategisnya dalam masyarakat.
“Kita tahu salah satu gerakan masyarakat yang paling signifikan adalah serikat buruh, teman-teman buruh ini, quality dan quantity-nya sangat signifikan ya, dari segi jumlah sangat besar, dari segi kedudukan yang sangat strategis. Tentu akan berperan besar dalam mengawal percepatan reformasi Polri ini ya,” ujar Habiburokhman saat membuka rapat.
KSPSI: Polri Tidak Boleh Dipojokkan
Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, menjadi perwakilan pertama yang menyampaikan pandangannya. Ia mengungkapkan kegelisahannya melihat Polri kerap dipojokkan oleh berbagai pihak.
“Kegelisahan kami karena Polri begitu dipojokkan dengan beberapa elemen, dan kami sebagai elemen besar, Pak Habib, kami tidak mengatasnamakan rakyat, tapi faktanya kami punya basis jutaan, tapi tidak pernah mentang-mentang punya massa jutaan, menekan-nekan, kami tak pernah lakukan,” kata Andi Gani.
Andi Gani menegaskan dukungan agar Polri tetap berada di bawah Presiden karena dinilai telah memberikan kontribusi besar bagi kaum buruh. Ia menekankan bahwa posisi Polri di bawah Presiden adalah amanah reformasi yang tidak bisa ditekan oleh sekelompok orang.
“Polri harus tetap di bawah Presiden karena itu amanah reformasi yang tidak bisa ditekan oleh sekelompok orang. Saya berani nyatakan itu karena sekelompok orang itu mengatasnamakan siapa? Karena kami yang punya basis massa jutaan saja tidak berani mengatasnamakan rakyat, kami hanya berani atasnamakan diri kami sendiri,” tegasnya.
Ia juga menyoroti inisiatif Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang membentuk desk ketenagakerjaan di Polri. “Mengapa kami dukung Polri tetap di bawah Presiden? Karena pertama kali di dunia Polri membentuk desk ketenagakerjaan, nggak ada di negara manapun, baru Pak Kapolri Listyo Sigit menginisiasi desk ketenagakerjaan dan akhirnya desk ini berhasil menyelesaikan 144 kasus ketenagakerjaan di Indonesia, dan hampir semua 70% RJ,” jelas Andi Gani.
KSPSI berjanji akan terus mengawal Komisi III DPR untuk mempertahankan posisi Polri di bawah Presiden.
KSBSI: Independensi Polri dari Intervensi Politik
Senada dengan KSPSI, Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban, juga menyatakan dukungan serupa. Ia berpandangan bahwa Polri harus tetap independen dan profesional, serta tidak berada di bawah kendali kementerian untuk menghindari intervensi politik.
“Menurut pendapat kita bahwa Polri sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat harus tetap berdiri independen, serta profesional, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, Polri itu tidak boleh di bawah kendali kementerian, supaya jangan ada intervensi politik,” ucap Elly.
Elly menambahkan bahwa hanya Presiden yang berhak memberikan perintah kepada Polri. Ia khawatir jika Polri berada di bawah kementerian, akan ada penundaan dalam penindakan atau pengambilan keputusan.
“Menurut kami tidak boleh ada yang intervensi selain Pak Presiden untuk perintah Polri menjaga keamanan atau menindak sesuatu yang harus segera ditindak. Kami berpikir bahwa kalau di bawah kementerian, artinya, kalau ada apa-apa Polri ini harus diam-diam dulu, baru menunggu perintah dari kementerian,” jelasnya.
KSPI: Dukungan Berdasarkan Kepentingan Nyata
Sekretaris Jenderal KSPI, Ramidi, turut menegaskan dukungan organisasinya terhadap posisi Polri di bawah Presiden. Ia menyatakan bahwa pandangan yang disampaikan oleh ketiga konfederasi buruh tersebut murni berdasarkan kondisi riil dan kepentingan besar terhadap keberadaan Polri.
“Barangkali menambahkan apa yang sudah disampaikan Bu Elly dan Pak Andi Gani, sekali lagi apa yang kami sampaikan hari ini semata-mata adalah kondisi yang real adanya di 3 konfederasi, baik KSPI, KSPSI, maupun KSBSI, bukan pesanan, bukan karena kondisi apapun, tapi kami punya kepentingan besar terhadap keberadaan Polri agar tetap berada di bawah Presiden RI, ini didasari beberapa hal yang akan disampaikan secara resmi kepada pimpinan Komisi III DPR RI,” ujar Ramidi.
