Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera menggelar rapat untuk membahas kelanjutan nasib tempat hiburan malam (THM) di kawasan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Langkah ini diambil menyusul adanya aduan dari warga yang menuntut penutupan THM bernama Party Station.
Koordinasi dan Pengumpulan Data
Kasatpol PP DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, menyatakan bahwa pihaknya tengah melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dan berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai perizinan THM tersebut. “Kita akan koordinasi dengan dinas terkait bagaimana perizinannya dan lain sebagainya, lagi pulbaket dulu lagi koordinasi dengan instansi terkait,” ujar Satriadi saat dihubungi, Senin (02/02/2026).
Rapat penentuan nasib THM Party Station dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari ini. Pembahasan utama dalam rapat tersebut akan mencakup legalitas perizinan dan dugaan penjualan minuman keras di lokasi tersebut. “Tindak lanjutnya nanti menunggu hasil rapat seperti apa. Rapat nanti koordinasi dengan Dinas Pariwisata dan stakeholder terkait. Karena itu disinyalir menjual minuman keras, nanti dicek apakah ada izinnya atau bagaimana,” jelasnya.
Warga Tuntut Penutupan
Sebelumnya, sejumlah warga Kampung Sawah, Lenteng Agung, menggelar aksi penolakan terhadap THM yang berlokasi di sebuah hotel di kawasan tersebut pada Jumat (30/01/2026). Wakil Ketua RW 02 Kampung Sawah, Achmad Fauzi, mengungkapkan kekhawatiran warga terkait dugaan THM tersebut menjadi tempat maksiat, termasuk aktivitas penjualan minuman keras dan berkumpulnya laki-laki serta perempuan yang bukan muhrim.
Fauzi menambahkan bahwa keberadaan tempat maksiat tersebut sangat mengganggu, terlebih menjelang bulan suci Ramadhan. Warga Kampung Sawah mengancam akan kembali menggelar aksi demonstrasi yang lebih besar apabila THM tersebut tidak segera ditutup.
Pihak kepolisian sebelumnya telah mengarahkan manajemen THM dan perwakilan warga untuk melakukan mediasi guna mencari solusi terbaik atas permasalahan ini.
