Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei terbaru yang menunjukkan mayoritas responden tidak setuju dengan usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penolakan paling keras datang dari kelompok Generasi Z.
Metodologi Survei
Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, menjelaskan bahwa survei ini menggunakan metode multi-stage random sampling dengan melibatkan 1.200 responden. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Survei ini memiliki margin of error sebesar plus minus 2,9 persen dan dilaksanakan pada periode 10 hingga 19 Oktober 2025, dilengkapi dengan riset kualitatif.
Responden ditanyai mengenai persetujuan mereka terhadap wacana pilkada tidak langsung atau dipilih oleh DPRD. Hasilnya menunjukkan bahwa 66,1 persen responden menyatakan kurang setuju atau tidak setuju sama sekali, sementara 28,6 persen menyatakan setuju, dan 5,3 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
“Jadi dari data ini kita lihat bahwa di atas 65 persen menolak pilkada DPRD,” ujar Ardian Sopa saat merilis hasil survei di Jakarta, Rabu (7/1/2026).
Penolakan Lintas Segmen
Ardian Sopa menambahkan bahwa penolakan terhadap pilkada melalui DPRD terjadi di berbagai segmen masyarakat, baik di pedesaan maupun perkotaan. Ia juga menyoroti bahwa Generasi Z, yaitu individu berusia di bawah 27 tahun, menjadi kelompok yang paling keras menolak usulan tersebut.
Berikut rincian penolakan berdasarkan generasi:
- Generasi Z (basis 11,5%): 84,0% kurang setuju/tidak setuju sama sekali; 15,4% sangat setuju/cukup setuju; 0,6% tidak tahu/tidak jawab.
- Milenial (basis 35,3%): 71,4% kurang setuju/tidak setuju sama sekali; 19,4% sangat setuju/cukup setuju; 9,2% tidak tahu/tidak jawab.
- Generasi X (basis 35,0%): 60,0% kurang setuju/tidak setuju sama sekali; 37,5% sangat setuju/cukup setuju; 2,5% tidak tahu/tidak jawab.
- Baby Boomer (basis 18,2%): 63,0% kurang setuju/tidak setuju sama sekali; 36,4% sangat setuju/cukup setuju; 0,6% tidak tahu/tidak jawab.
“Terlihat memang bahwa Gen Z memang paling keras menolak pilkada DPRD,” tegas Ardian.
Pemilih Partai Politik dan Capres Juga Menolak
Survei LSI Denny JA juga mengungkap penolakan dari segmen pemilih partai politik. Penolakan tertinggi datang dari pemilih Partai Gerindra (74,5%), diikuti oleh PKB (67,5%), PDIP (56,3%), dan Golkar (58,3%).
“Jadi dari data ini memperlihatkan apa yang disuarakan oleh pemimpin elite partai ternyata belum diamini oleh pemilih partai yang bersangkutan,” ungkap Ardian.
Penolakan juga terlihat pada pemilih calon presiden (capres) pada Pemilu 2024. Pemilih Anies Baswedan menunjukkan angka penolakan 60,9%, pemilih Ganjar Pranowo 77,5%, dan pemilih Prabowo Subianto 67,1% menyatakan kurang setuju atau tidak setuju sama sekali terhadap pilkada melalui DPRD.
Responden Puas Kinerja Pemerintah Tetap Menolak
Menariknya, baik responden yang menyatakan puas maupun tidak puas terhadap kinerja pemerintah terkait pilkada melalui DPRD, mayoritas tetap menolak usulan tersebut.
“Jadi baik yang (menyatakan) puas maupun tidak puas mayoritas menolak pilkada lewat DPRD,” pungkas Ardian.
