Wakil Menteri (Wamen) Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan skema baru untuk keberangkatan jemaah umrah melalui asrama haji. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memperkuat ekosistem ekonomi haji sekaligus mendukung maskapai nasional.
Optimalisasi Asrama Haji dan Dukungan Maskapai Nasional
Dahnil menjelaskan dalam rapat bersama Baleg DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/2/2026), bahwa skema ini dirancang agar seluruh proses keberangkatan jemaah umrah dapat diselesaikan di asrama haji. Mulai dari proses check-in hingga tahapan akhir sebelum naik pesawat.
“Nah, Presiden meminta kita sebagaimana supaya bisa mendukung ekosistem ekonomi haji ini untuk memperkuat nasional flight kita. Bagaimana caranya? Akhirnya kami sekarang sedang merancang supaya jemaah umrah itu, itu nanti berangkat dari asrama haji,” ujar Dahnil.
Maskapai Garuda Indonesia rencananya akan menyediakan sarana keberangkatan dalam skema ini. Dengan demikian, jemaah tidak perlu lagi menghadapi antrean panjang di bandara.
“Garuda akan menyediakan semua sarana keberangkatan misalnya jemaah umrah nanti check-in-nya semuanya prosesnya sudah selesai di asrama haji. Jadi tidak ada penumpukan di bandara, mereka ke sana langsung berangkat, langsung boarding,” jelasnya.
Potensi Ekonomi dan Pemanfaatan Lahan Asrama Haji
Lebih lanjut, Dahnil menilai kebijakan ini juga merupakan langkah optimalisasi pemanfaatan asrama haji yang selama ini belum sepenuhnya maksimal. Ia menyoroti potensi lahan luas yang dimiliki sebagian besar asrama haji.
“Asrama haji yang rata-rata luasnya itu misalnya di Medan itu 14 hektar, di Pondok Gede itu 15 hektar. Rata-rata asrama haji itu besarannya itu paling kecil itu asrama haji di provinsi itu misalnya di daerah timur itu 4 hektar,” papar Dahnil.
Ia menambahkan, pemberdayaan dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari asrama haji belum optimal. Presiden Prabowo disebut berulang kali menekankan pentingnya menjadikan asrama haji sebagai pusat pengembangan ekonomi haji.
“Tapi pemberdayaannya itu tidak maksimal, PNBP-nya itu juga tidak maksimal. Presiden berulang kali perintahkan kepada kami bagaimana kemudian asrama haji itu bisa menjadi pusat pengembangan ekonomi haji,” tegasnya.
Data Jemaah Umrah dan Haji
Dahnil juga memaparkan data terkini mengenai jumlah calon jemaah haji yang mengantre, mencapai 5,7 juta orang dengan kuota keberangkatan sekitar 221 ribu per tahun. Sementara itu, jumlah jemaah umrah jauh lebih besar.
“Jemaah umrah setahun sekarang itu 2,6 juta orang, itu data Dubes Saudi. Data Kementerian Agama sebelumnya 1,6,” ungkapnya.
Perbedaan angka ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan metode pendataan. Namun, Dahnil menekankan bahwa jutaan jemaah umrah ini merupakan ekosistem besar yang perlu dikelola secara serius.
“Jadi kalau kita sebutlah yang tengah ini, 2,6 juta orang ini bagi pemerintah ini kan ekosistem. Ini semuanya harus dikembangkan, harus diberikan pelayanan perlindungan tapi juga bisa dijadikan kekuatan ekonomi,” tuturnya.
Pemerintah juga mendorong keterlibatan berbagai pihak, termasuk Danantara, untuk memperbaiki asrama haji dan mengembangkan konsep seperti Kampung Haji. Presiden Prabowo menginstruksikan kajian mengenai Kerja Sama Organisasi (KSO) asrama haji.
“Nah kita juga mendorong supaya kemudian Danantara itu juga terlibat misalnya selain Kampung Haji juga memperbaiki asrama haji-asrama haji kita. Kalau versi perintah Presiden itu coba kalian pikirkan kaji KSO (Kerja Sama Organisasi) asrama haji itu,” pungkasnya.
