Aksi berani dilakukan oleh sekelompok siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di perbatasan Indonesia-Malaysia, Kalimantan Utara. Dalam sebuah video yang viral, mereka terlihat berorasi di tengah jalan berlumpur tanpa alas kaki, menyuarakan tuntutan perbaikan infrastruktur jalan yang memprihatinkan.
Aksi Nekat di Tengah Lumpur
Peristiwa yang terekam pada Sabtu (31/1/2025) ini menampilkan Gilbert Christian, seorang siswa kelas 2 SMP Negeri 1 Krayan Timur, berdiri teguh di ruas jalan antara Pa’ Kebuan dan Long Umung. Kondisi jalan yang hanya berupa tanah liat becek dan berlubang dalam memaksa Gilbert melepas sepatunya demi menjaga keseimbangan saat berorasi. Aksi ini tidak dilakukan sendiri, melainkan didampingi belasan warga Krayan Timur yang mengenakan atribut adat Dayak Lundayeh.
Mereka membentangkan poster berisi tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto, memohon perhatian nyata pada pembangunan di wilayah perbatasan.
Prioritas Pendidikan dan Infrastruktur
Dalam orasinya, Gilbert Christian dengan tegas menyatakan bahwa bagi para pelajar di wilayah perbatasan, perbaikan infrastruktur jauh lebih mendesak ketimbang program makan bergizi gratis yang baru saja dicanangkan pemerintah. “Kami tidak membutuhkan makanan bergizi gratis, melainkan membutuhkan perbaikan jalan!” seru Gilbert, menyuarakan keresahan yang mendalam.
Konfirmasi Kepala Desa
Kepala Desa Pa’ Betung, Aprem Rining, mengonfirmasi keaslian aksi tersebut. Ia menjelaskan bahwa ini murni inisiatif warga dan siswa yang telah jenuh dengan kondisi jalan yang memburuk. “Itu inisiatif dari hati nurani mereka sendiri. Setiap hari mereka harus melewati jalan itu untuk ke sekolah, perjalanannya bisa satu jam. Motor sering amblas, bahkan mereka sering harus jalan kaki tanpa sepatu karena lumpur terlalu dalam,” ujar Aprem saat dihubungi, Minggu (1/2/2026).
Surat Terbuka untuk Presiden
Dalam aksi tersebut, warga juga menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Prabowo yang memuat empat poin utama. Poin-poin tersebut meliputi:
- Pemenuhan hak dasar masyarakat perbatasan.
- Keadilan dalam pembangunan infrastruktur jalan yang bersumber dari APBN.
- Percepatan dan kepastian komitmen pemerintah pusat dan provinsi.
- Permintaan kehadiran nyata pemerintah di lapangan, bukan sekadar melihat Krayan di atas peta.
Aprem Rining menambahkan bahwa warga sebenarnya tidak menolak program pemerintah pusat, namun mereka meminta adanya penyesuaian skala prioritas. “Hasil bumi kami di Krayan ini melimpah, untuk makan kami rasa cukup. Alangkah baiknya anggaran makan gratis itu kalau bisa dialihkan atau diutamakan untuk membangun jalan dulu. Kami ingin pembangunan yang merata seperti di Jawa,” tegasnya.
